HAPPYBLOG

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex telah berdiri lebih dari 50 tahun. Sebelum dilanda masalah keuangan dan kasus hukum, perusahaan ini adalah raja tekstil Indonesia. 

Adapun sejarah Sritex tidak bisa terlepas dari sosok pendirinya, yaitu Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto). Lukminto alias Le Djie Shin adalah peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Dia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.

Dalam uraian buku Local Champion, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1966 atau di usia 26 tahun dia berani menyewa kios di Pasar Klewer. Kios itu diberi nama UD Sri Redjeki.

Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang dia mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada 1980.

Tak banyak cerita ‘tangan dingin’ Lukminto dalam menjadikan Sritex sebagai ‘raja’ industri kain di Indonesia. Satu hal yang menarik dari dirinya adalah kedekatannya dengan Presiden Indonesia ke-2, Soeharto. Rupanya ada tangan dingin penguasa itu dalam perkembangan Sritex.

Mengutip Prahara Orde Baru (2013) terbitan Tempo, Sritex adalah ikon penguasa karena disinyalir berada di bawah perlindungan Keluarga Cendana, sebutan bagi keluarga Soeharto. Fakta ini tidak terlepas dari kedekatan Lukminto dengan tangan kanan Cendana, yakni Harmoko yang selama Orde Baru dikenal sebagai Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar. Harmoko adalah sahabat kecil Lukminto.

Karena dekat dengan pemerintah dan pemegang pasar, Sritex dan Lukminto mendapat durian runtuh. Di masa Orde Baru, Lukminto beberapa kali menjadi pemegang tender proyek pengadaan seragam yang disponsori pemerintah.

“Di dalam negeri, ketika itu Sritex (tahun 1990-an) menerima orderan seragam batik Korpri, Golkar, dan ABRI,” tulis Tempo. Dan karena ini pula Sritex mendapat jutaan rupiah dan dollar, ditambah dengan penguasaanya terhadap pasar garmen di dalam dan luar negeri.

Kini, nasib Sritex jauh berbeda. Di pasar modal saham Sritex telah dihentikan perdagangannya sejak 18 Mei 2022. Setahun kemudian atau Mei 2023, BEI mengumumkan SRIL sebagai emiten dengan potensi delisting. Ketentuan bursa menetapkan delisting dapat dilakukan terhadap saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi sekurang-kurangnya 24 bulan terakhir.

Selain suspensi SRIL yang sudah mencapai lebih dari ketentuan yakni 24 bulan, SRIL memiliki masalah kesehatan keuangan akibat utang yang menggunung. Saat ini, Sritex menanggung defisit modal atau ekuitas negatif karena jumlah liabilitas yang lebih besar dari aset.

Kemudian Mahkamah Agung (MA) pada 18 Desember 2024 resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan SRIL atas putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Dengan putusan MA itu, status putusan hukum atas kepailitan Sritex atau SRIL pun inkrah alias berkekuatan hukum tetap.

KondisiSritex yang terpuruk sebenarnya telah lama tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, Dalam laporan teranyar atau September 2024, Liabilitas SRIL tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 26,41triliun (kurs Rp16.360), sedangkan ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 1,02 miliar.

Liabilitas SRIL didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$1,48 miliar. Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar US$133,84 juta.

Adapun utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang SRIL, dengan nilai sebesar US$ 829,67 juta atau sekitar Rp 13,57 triliun (kurs Rp 16.360). Setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Kondisi keuangan Sritex semakin berat dengan catatan rugi sebesar US$ 66,05 juta atau Rp 1,08 triliun (kurs Rp 16.360). Rugi ini terjadi lantaran penjualan perusahaan tidak mampu menutup beban pokok.

Sritex melaporkan penjualan sebesar US$ 200,93 juta, sedangkan beban pokok US$ 223,52 juta. Belum lagi ditambah dengan beban penjualan, beban umum, hingga beban operasi lainnya membuat rugi dari operasi Sritex pun membengkak menjadi US$ 58,61 juta.

Bos Jadi Tersangka

Petaka terbaru untuk Sritex kini datang dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) 2014-2023 yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto kemarin, Rabu (21/5/2025).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung atau Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar membeberkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah daerah kepada PT Sritex Rejeki Isman Tbk dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.650.808.028,57 (Rp 3,58 triliun).

Kejagung juga telah menetapkan eks direktur utama Bank DKI Zainuddin Mapa dan Dicky Syahbandinata selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) tahun 2020.

Dalam keterangan Kejagung, kredit yang diberikan Bank BJB dan Bank DKI saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau macet. Aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten juga PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Dalam keterangannya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung atau Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menyampaikan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 ini, Tim Penyidik Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 62/ FDD /FDD 2/ 10 2024 Tanggal 25 Oktober 2024, telah melakukan atau telah membawa 3 orang saksi.

Yang pertama adalah Saudara DS selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020. Yang kedua ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK tahun 2005-2022.

Bahkan, dalam pemeriksaan sebelumnya, Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 46 saksi dan dan 9 saksi lainnya. “Kemudian juga beberapa saat yang lalu, Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut di atas, Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup,” ungkap Abdul Qohar, di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu Malam (21/5/2025).

“Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, ZM dan terhadap ISL, pada hari ini, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada jam 7.00 WIB, Kejagung RI menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank TKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk,” ungkap Abdul Qohar.

Dia menerangkan, terhadap tersangka DS, tersangka JM, dan tersangka ISL disangka telah melanggar pasal dua ayat satu atau pasal tiga junto pasal delapan belas undang-undang nomor 31 tahun 1799 tentang pemberian tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat satu ke satu kitab undang-undang hukum pidana.

“Terhadap tiga tersangka, mulai malam ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba,” jelas Abdul Qohar.

Berikut Kronologinya

Abdul Qohar membeberkan, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sritex Rejeki Isman TBK dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.650.808.028,57 (Rp 3,58 Triliun)

Dengan perincian sebagai berikut:

– Bank Jateng sebesar Rp395.663.215.800.

– Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar Rp543.980507.170.

– Kemudian untuk Bank DKI sebesar Rp149.785.018,57.

– yaitu Bank Sidikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI dan LPEI jumlah seluruhnya adalah Rp2,5 T.

Selain pemberian kredit terhubung di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di Bank Swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank.

Ada pun kasus posisi dapat kami jelaskan terhadap adanya pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk yang dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan adanya kerugian keuangan negara dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai Rp1.008.000.000 USD atau setara dengan Rp15,65 triliun.

Pada tahun 2021. Padahal sebelumnya, pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman TBK masih mencatat keuntungan sebesar setara dengan Rp1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan.

“Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik. Kemudian PT Sri Rejeki Isman Tbk dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit nilai total understanding atau tagian yang belum dilunasi hingga bulan Oktober tahun 2024 sebesar Rp3.588.000.000, Rp650.808.028,57 Utang tersebut adalah kepada beberapa bank pemerintah, baik bank Himbara yaitu himpunan bank milik negara maupun bank milik pemerintah daerah.

Selain kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 bank swasta.

Kemudian dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk, ZM selaku direktur utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komisaris komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.

Yaitu salah satunya adalah tidak punya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga. Pemeringkat Mood’s disampaikan bahwa PT Sri Rezeki Isman TBK hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitor yang memiliki peringkat A.

Yang seharusnya dilakukan sebelum diberikan finalis kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur Bank serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.

“Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank TKI Jakarta terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagai tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya,” tegas dia.

“Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman tBK saat ini macet dengan kol lima dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

Bahwa PT Sri Rejeki Isman TBK dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan nomor perkara 2/PDT.SUS /homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

“Bahwa akibat adanya pemberian kredit setelah mohon hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank TKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian pembangunan negara sebesar … Dari total nilai outstanding atau target yang belum dilunasi sebesar Rp3,58 Triliun,” tandas Abudl Qohar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut potensi ekspor Indonesia ke Hong Kong bisa melonjak signifikan hingga menembus US$ 3,9 miliar atau sekitar Rp64 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.420/US$) di tahun 2045, berkat amandemen perjanjian dagang baru antara ASEAN dan Hong Kong.

“Berdasarkan analisa yang telah kami susun, protokol ini diprediksi akan menurunkan biaya perdagangan sebesar 2,7% dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Hong Kong menjadi US$3,9 miliar pada tahun 2045, terutama untuk sektor produk logam, produk manufaktur, perikanan, pakaian jadi, produk kimia, dan tekstil,” kata Budi saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Adapun protokol yang dimaksud adalah First Protocol to Amend the ASEAN-Hong Kong China Free Trade Agreement (AHKFTA). Protokol ini merupakan bentuk revisi dari perjanjian awal AHKFTA yang ditandatangani pada 28 Maret 2018 dan mulai berlaku sejak 4 Juli 2020 lalu.

“AHKFTA diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN dan Hong Kong yang merupakan wilayah administrasi khusus dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dengan persetujuan perdagangan yang terpisah dari RRT,” sebutnya.

Budi menyampaikan, revisi perjanjian ini berfokus pada pembaruan ketentuan asal barang atau Product Specific Rules (PSR) yang bersifat teknis, tanpa adanya penambahan komitmen tarif perdagangan barang, serta penyesuaian kode tarif perdagangan dari sistem HS 2012 ke HS 2022. Meskipun bersifat teknis, dampaknya cukup besar terhadap efisiensi dan kelancaran perdagangan.

Dengan adanya pembaruan tersebut, katanya, Indonesia diproyeksikan dapat meraup banyak manfaat, mulai dari kelancaran arus barang hingga penguatan posisi dagang di kawasan.

“Beberapa manfaat yang dapat kita petik antara lain meningkatkan volume perdagangan Indonesia, memperkuat integrasi ekonomi Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN-Hong Kong,” ucap dia.

Bukan hanya ekspor yang naik, protokol ini juga memberikan efek domino ke berbagai sektor strategis Indonesia. Budi menyebutkan, pada tahun 2045, impor dari Hong Kong ke Indonesia diperkirakan mencapai US$ 3,26 miliar. Selain itu, protokol ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga US$ 11,29 juta, serta memicu pertumbuhan PDB sebesar 0,0045% dan peningkatan investasi sebesar 0,0019%.

“Adanya protokol ini juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor beberapa produk unggulan Indonesia ke Hongkong, produk-produk potensial yang akan mendapatkan manfaat signifikan meliputi udang dan sejenisnya, komponen elektronik berupa sirkuit terpadu, mutiara hasil budidaya, serta berbagai produk campuran makanan,” papar Budi.

Kendati demikian, saat ini baru Hong Kong yang menyelesaikan proses ratifikasi protokol tersebut. Negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia, masih dalam proses. Implementasi penuh baru bisa dilakukan 50 hari setelah seluruh negara merampungkan ratifikasi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mengungkapkan, Indonesia mengekspor ‘harta karun’ dalam hal ini adalah timah murni batangan pada tahun 2024 mencapai 45,42 ribu ton dengan nilai US$ 1,41 miliar setara Rp 23,16 triliun (asumsi kurs Rp 16.436 per US$).

Setidaknya, ada sekitar 10 negara dengan tujuan utama ekspor timah murni batangan Indonesia. Diantaranya adalah China hingga Amerika Serikat (AS).

“Pada tahun 2024, nilai ekspor tercatat sebesar USD 1,42 miliar atau turun 19,96% dibandingkan tahun 2023. Dari sisi volume, ekspor mencapai 45,42 ribu metrik ton atau turun 33,62%,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Isy membeberkan bahwa negara utama tujuan ekspor timah batangan terbesar dari Indonesia adalah ke China dengan nilai ekspor mencapai US$ 416,99 juta setara Rp 6,85 triliun sepanjang tahun 2024. Adapun volume ekspornya tembus 13,28 ribu ton sepanjang tahun 2024.

“Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tercatat sebagai negara tujuan ekspor timah murni batangan Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2025,” paparnya.

Selain ke China, kata Isy, Indonesia juga mengekspor terbesar ke negara India dan Korea Selatan. Di mana, pada tahun 2024, Indonesia mengekspor timah batangan ke India mencapai US$ 275,06 juta setara Rp 4,52 triliun dengan volume 8,65 ribu ton.

Sementara itu, ke Korea Selatan di sepanjang tahun 2024, Indonesia mengekspor timah batangan mencapai US$ 188,63 juta setara Rp 3,1 triliun. dengan volume mencapai 6,05 ribu ton.

Berikut 10 negara penikmat timah murni batangan RI sepanjang tahun 2024:

1. China – US$ 416,99 juta (13,28 ribu ton)

2. India – US$ 275,06 juta (8,65 ribu ton)

3. Korea Selatan – US$ 188,63 juta (6,05 ribu ton)

4. Singapura – US$ 180,02 juta (5,85 ribu ton)

5. Jepang – US$ 83,86 juta (2,73 ribu ton)

6. Belanda – US$ 61,98 juta (2,04 ribu ton)

7. Taiwan – US$ 54,86 juta (1,76 ribu ton)

8. Italia – US$ 31,75 juta (1,06 ribu ton)

9. Belgia – US$ 31,07 juta (1,01 ribu ton)

10. Amerika Serikat – US$ 30,90 juta (1,02 ribu ton)

Kata ‘garong’ yang sering disebut saat ada pencuri atau maling, ternyata adalah sebuah singkatan.

Kata ‘garong’ sendiri diartikan sebagai orang yang melakukan tindak kriminal pencurian. Ini tidak salah sebab Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan keabsahan dengan mengartikan “garong” sebagai “perampok; kawanan pencuri (penyamun dan sebagainya)”.

Meski begitu, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa “garong” yang biasa mereka ketahui dan sebut ternyata singkatan.

Apa kepanjangannya?

Kata “Garong” dan kaitannya dengan pencurian pertama kali muncul pada tahun 1945 atau masa-masa Perang Kemerdekaan. Di era yang tidak kondusif tersebut, banyak orang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindak kriminal pencurian. Biasanya para pelaku bergerak berkelompok dan tidak terafiliasi dengan pihak tentara Indonesia atau laskar.

Nah, mereka menamai identitas diri sebagai kelompok garong. Penamaan ini kemudian ditanya oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang kebetulan di era awal kemerdekaan sempat menjadi tentara di Cikampek dan bersinggungan dengan mereka.

“Itu aku pertama kali dengar kata garong. Jadi, kutanyakan apa artinya. Jawabannya: singkatan dari gabungan romusha ngamuk,” kata Pram di Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels (1995)

Pram mengaku kaget mendengar jawaban tersebut. Dia kira itu berasal dari bahasa Jawa, ternyata singkatan kalimat dari gabungan romusha ngamuk. Lebih lanjut, Pram menceritakan kelompok garong melakukan perampokan karena ketiadaan otoritas bertindak.

“Dalam vakum kekuasaan, mereka melakukan perampokan di mana-mana,” tulis Pram.

Atas dasar inilah, mereka unjuk kekuatan menggunakan senjata api untuk melakukan pencurian. Kelompok garong tak hanya ada di daerah sekitar Pram di Jawa Barat, ternyata juga ada di daerah lain, termasuk Jawa Tengah.

Hal ini diungkap oleh sejarawan Anthony E. Lucas dalam Peristiwa Tiga Daerah (1989) yang memfokuskan penelitian di Jawa Tengah. Dalam risetnya, terungkap ada garong-garong di Brebes, Tegal, dan Pemalang. Para garong biasanya beraksi menggunakan jimat supaya bisa kebal.

“Jimat mereka membuat kuat. Ini memberikannya kekebalan,” ungkap Anthony. E Lucas.

Akibat aksinya, para penguasa dan pemimpin lokal, mengasosiasikan garong sebagai kelompok penjahat. Posisinya sama seperti perampok dan begal yang meresahkan. Alhasil, para garong selalu ditakuti warga dan menjadi musuh bersama. Pihak Indonesia dan Belanda sama-sama membasmi garong karena meresahkan.

Sejak saat itu, garong barangkali terasosiasikan dengan pencuri. Sebelumnya, masyarakat Indonesia menyebut pelaku pencurian sebagai pencuri, penyamun, maling, dan sebagainya. Kini, kelompok tersebut menjadi kata ganti untuk menyebut pencuri, maling, dan rampok. Dan ternyata, kata tersebut bukan sebatas kata, tetapi singkatan dari gabungan romusha ngamuk.

International Mermaid & Aquatic Arts Championship 2025 resmi digelar pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ajang ini diselenggarakan oleh Meracle Academy yang berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta.

Kompetisi internasional ini telah disahkan oleh Mermaid Federation International (MFI). Kejuaraan ini diikuti 12 negara, dengan peserta dan juri internasional yang berasal dari Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Rusia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Jepang, China, India, dan Indonesia.

Organiser & Director International Mermaid & Aquatic Arts Championship 2025, Clara Xintia menjelaskan, ini bukanlah ajang pertama yang diselenggarakan bersama Hotel Borobudur. Pasalnya, pada 2024 lalu ajang serupa digelar di tempat yang sama dengan tajuk Indonesia Mermaid Championship 2024.

Hal yang membedakan tahun ini adalah International Mermaid & Aquatic Arts Championship 2025 turut memperlombakan kategori baru yaitu Underwater Dance. Ini mengingat, para pemain dari kategori tersebut sudah makin bertambah.

“Sebenarnya underwater dance performance itu sudah meningkat dan antusiasmenya untuk para pecinta tari khususnya juga yang mungkin tidak bisa menari di darat, dia bisa menari di air gitu. Jadi, antusiasmenya untuk underwater dance itu sudah sangat tinggi. Sebelumnya mermaid itu juga sudah tinggi dan tahun ini kita mempunyai lebih banyak peserta juga yang hadir,” ujar dia dalam konferensi pers International Mermaid & Aquatic Arts Championship 2025 di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Di samping itu, Clara juga ingin membawa Mermaid & Aquatic Arts menjadi cabang olahraga di Indonesia. Dia berharap Pemerintah bisa melirik potensi dari olahraga tersebut.

“Jadi, ke depannya saya ingin sekali mermaiding dan underwater dancing menjadi salah satu cabang olahraga di Indonesia, mungkin 2-3 tahun ke depan kita menjadikan olahraga ini sebagai olahraga yang bisa diminati oleh berbagai macam kalangan,” kata dia.

Untuk itu, Clara bertekad kuat agar Mermaid & Aquatic Arts bisa diakui sebagai olahraga profesional. Potensi Mermaid & Aquatic Art di Indonesia diyakini akan terus berkembang pada masa mendatang.

Di lain pihak, Marketing Communication Hotel Borobudur, Fasca Featrix mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Meracle Academy. Kolaborasi ini juga menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Hotel Borobudur Jakarta memiliki kolam renang yang sesuai Olympic Size juga dan sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan olahraga Mermaid & Aquatic arts.

“Persiapannya kita lakukan dari jauh-jauh hari sebelum, dari satu minggu sebelum ya kita sudah persiapkan untuk pengecekan sirkulasi air dan juga untuk pengecekan pH dan lain sebagainya agar nanti, tepatnya pada hari ini, para kontestan atau para partisipan lomba ini juga dapat nyaman untuk melakukan atraksi-atraksi perlombaan di dalam kolam renang Hotel Borobudur Jakarta,” tandasnya.

Cara cek nomor ijazah SD, SMP, dan SMA bisa dilakukan lewat online dan secara langsung.

Nomor ijazah adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap lulusan sebagai tanda kelulusan dari sebuah institusi pendidikan.

Nomor ini penting karena digunakan sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan di sebuah sekolah tersebut.

Lantas, bagaimana cara cek nomor ijazah SD, SMP, SMA lewat online dan secara langsung? Simak selengkapnya.

Cara Cek Nomor Ijazah via Online

Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anda bisa melihat nomor ijazah melalui situs resmi Kemendikbud.

Berikut ini adalah langkah melihat nomor ijazah secara online di situs Kemendikbud, dikutip dari Detikcom:

• Buka browser di HP, laptop, atau perangkat lainnya yang kamu gunakan
• Kunjungi situs https://nisn.data.kemdikbud.go.id/
• Masukkan nomor Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nama ibu kandung, dan kode captcha yang muncul. Pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar
• Setelah itu, klik tombol Cari Data dan tunggu beberapa saat, dan data nomor ijazah Anda akan muncul.

Cara Melihat Nomor Ijazah Secara Langsung

Selain dilihat secara online, nomor ijazah juga bisa Anda temukan secara langsung pada dokumen ijazah yang dimiliki. Anda bisa melihatnya pada dokumen ijazah yang asli.

Sebelum itu, Anda perlu mengetahui ciri-ciri dari dokumen ijazah yang asli. Dikutip dari laman Kemendikbud, berikut adalah ciri ijazah asli:

• Kertas ijazah asli memiliki tekstur tebal dan beda dari kertas biasa, karena hanya diproduksi dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
• Ijazah asli dilengkapi hologram permanen yang sudah menyatu dengan kertas sehingga tidak mudah dilepas
• Terdapat nomor seri khusus yang hanya bisa diterbitkan oleh institusi pendidikan terkait

Untuk melihat, nomor ijazah SD, SMP, dan SMA secara langsung, kamu bisa memperhatikan bagian bawah pada halaman depan. Nomor ini terletak di bagian paling bawah setelah keterangan “LULUS”.

Nomor ijazah terdiri dari kode provinsi, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan, kode kurikulum, serta nomor seri ijazah. Berikut ini adalah keterangan dari komponen penyusun nomor ijazah.

Nomor urut kode provinsi:

DN-01: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
DN-02: Provinsi Jawa Barat.
DN-03: Provinsi Jawa Tengah.
DN-04: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
DN-05: Provinsi Jawa Timur.
DN-06: Provinsi Aceh.
DN-07: Provinsi Sumatera Utara.
DN-08: Provinsi Sumatera Barat.
DN-09: Provinsi Riau.
DN-10: Provinsi Jambi.
DN-11: Provinsi Sumatera Selatan.
DN-12: Provinsi Lampung.
DN-13: Provinsi Kalimantan Barat.
DN-14: Provinsi Kalimantan Tengah.
DN-15: Provinsi Kalimantan Selatan.
DN-16: Provinsi Kalimantan Timur.
DN-17: Provinsi Sulawesi Utara.
DN-18: Provinsi Sulawesi Tengah.
DN-19: Provinsi Sulawesi Selatan.
DN-20: Provinsi Sulawesi Tenggara.
DN-21: Provinsi Maluku.
DN-22: Provinsi Bali.
DN-23: Provinsi Nusa Tenggara Barat.
DN-24: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
DN-25: Provinsi Papua.
DN-26: Provinsi Bengkulu.
DN-27: Provinsi Maluku Utara.
DN-28: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DN-29: Provinsi Gorontalo.
DN-30: Provinsi Banten.
DN-31: Provinsi Kepulauan Riau.
DN-32: Provinsi Sulawesi Barat .
DN-33: Provinsi Papua Barat.
DN-34: Provinsi Kalimantan Utara.
Kode LN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh SILN (tanpa kode Negara).

Kode jenjang pendidikan:

D:Pendidikan Dasar.
M: Pendidikan Menengah.
PA: Pendidikan Kesetaraan Paket A.
PB: Pendidikan Kesetaraan Paket B.
PC: Pendidikan Kesetaraan Paket C.

Kode Satuan Pendidikan:

SD: Sekolah Dasar.
SDLB: Sekolah Dasar Luar Biasa.
SMP: Sekolah Menengah Pertama.
SMPLB: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
SMA: Sekolah Menengah Atas.
SMALB: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan.

Kode Kurikulum:

K06: SD, SMP dan SMA Kurikulum 2006.
K13: SD, SMP dan SMA Kurikulum 2013.
K06-3: Kurikulum 2006 SMK Program 3 Tahun.
K06-4: Kurikulum 2006 SMK Program 4 Tahun.
K13-3: Kurikulum 2013 SMK Program 3 Tahun.
K13-4: Kurikulum 2013 SMK Program 4 Tahun.

Operator seluler kerap disalahkan saat ada masalah termasuk penipuan lewat aplikasi. Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys mengatakan saat jaringan mereka digunakan tetapi jadi pertama yang disalahkan saat masalah tersebut.

“Saya kasih contoh, ini mungkin relevan untuk kita diskusikan. Ketika kemarin banyak sekali masalah-masalah hal penipuan terjadi melalui layanan telekomunikasi. Pasti yang dituding pertama adalah operator telekomunikasi,” kata Merza dalam Indonesia Digital Forum, Kamis (15/5/2025).

Padahal aplikasi-aplikasi tersebut bukan termasuk layanan seluler. Para platform juga tidak membayar kewajiban selayaknya penyelenggara opsel.

“Ini bocor disana. Padahal kan kita tahu penipuannya lewat WhatsApp bukan layanan kami. Tapi, kan jaringan telekomunikasi,” dia melanjutkan.

Indonesia kini memiliki tiga operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, dan XLSmart (perusahaan hasil merger XL dan Smartfren).

ATSI yang mewakili para perusahaan seluler mendorong adanya peninjauan untuk aturan terkait telekomunikasi, UU Nomor 36 tahun 1999. Harus ada penataan ulang agar bisa membuat industri lebih transparan, seperti siapa yang bertanggung jawab dan hak yang perlu dipenuhi.

Termasuk definisi siapa yang menjadi pemain digital. Misalnya layanan aplikasi yang bukan termasuk telekomunikasi, jika dinyatakan persis seperti aturan, harus memenuhi kewajiban yang ada.

“Harus ada QOS apanya, harus ini gitu. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Enggak boleh ada drop call, enggak boleh ini gitu. Sementara telepon masih ikut itu semua,” ucapnya.

Merza mengatakan sudah lama ada permintaan untuk review UU Telekomunikasi. Namun hingga kini belum ada kata sepakat terkait aturan.

“Ya, sebetulnya kalau usulan untuk mereview undang-undang telekomunikasi kan udah lama. Bahkan dari pihak Mastel sudah pernah mengajukan sebuah draft,” kata dia.

Dunia menyaksikan babak baru yang tak terduga dalam sejarah Timur Tengah ketika Ahmed al-Sharaa, mantan militan Al Qaeda, secara resmi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Arab Saudi pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan tersebut menjadi tonggak besar dalam kebangkitan politik luar biasa Sharaa yang dulu dikenal sebagai Abu Mohammad al-Golani, komandan kelompok Nusra Front, cabang resmi Al Qaeda dalam perang Suriah.

Pertemuan itu terjadi tak lama setelah Trump mengumumkan pencabutan sanksi AS terhadap Suriah, sebuah langkah yang secara drastis mengubah posisi internasional negara yang selama ini terisolasi.

Bagi Sharaa, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah pasukannya menggulingkan Bashar al-Assad pada 2024, dukungan dari AS menjadi dorongan besar untuk mempersatukan kembali negara yang terpecah dan menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh akibat sanksi.

“Saya merasa sesak berada di istana ini. Saya terkejut dengan betapa banyak kejahatan terhadap masyarakat yang berasal dari setiap sudutnya,” ujar Sharaa dalam wawancara eksklusif dengan Reuters dari Istana Kepresidenan di Damaskus.

Perjalanan Panjang dari Militan ke Penguasa

Sharaa, yang lahir di Arab Saudi dan dibesarkan dalam keluarga nasionalis Arab, pertama kali masuk ke Suriah pada awal 2000-an atas perintah pemimpin Al Qaeda di Irak, Abu Omar al-Baghdadi, untuk memperluas jaringan jihad.

Ia menjadi terkenal saat memimpin Nusra Front, dan namanya masuk dalam daftar teroris oleh AS pada 2013, yang menuduhnya menjalankan misi untuk menggulingkan Assad dan memberlakukan hukum syariah di Suriah.

Namun, pada 2016, Sharaa memutuskan hubungan dengan Al Qaeda dan perlahan mulai mengubah citra kelompoknya sebagai bagian dari revolusi nasional Suriah, bukan lagi gerakan jihad global.

Saat pasukannya mengambil alih Damaskus pada Desember 2024, ia mengganti seragam tempur dengan jas dan dasi, mengumumkan pemerintahan baru yang berjanji lebih inklusif dan adil.

Kemenangan militer Sharaa, yang didorong oleh serangan dari basis Islamis di barat laut Suriah, terjadi di tengah melemahnya dukungan Rusia dan Iran terhadap Assad karena keterlibatan mereka di konflik lain. Pemerintah baru Sharaa memperoleh dukungan signifikan dari Turki, Arab Saudi, dan Qatar, negara-negara yang selama ini berseteru dalam menentukan arah politik regional Suriah.

Namun, janji-janji reformasi Sharaa belum berjalan mulus. Kelompok-kelompok bersenjata tetap enggan menyerahkan senjata, dan konflik sektarian masih merajalela, meninggalkan ketakutan mendalam di kalangan minoritas seperti Alawi dan Druze.

Di wilayah selatan, Israel telah memperingatkan bahwa pasukan Sharaa tidak boleh dikerahkan, dan mengeklaim Sharaa masih menyimpan ambisi jihad.

“Kami tidak akan membiarkan kekuatan yang berakar dari kelompok jihadis mendekati perbatasan kami atau mengancam komunitas Druze di Suriah,” tegas seorang pejabat Israel, menyusul serangan udara dekat Istana Kepresidenan Damaskus pada 2 Mei lalu.

Dari Label Teroris ke Meja Diplomasi Dunia

Tantangan besar lainnya muncul pada Maret, ketika loyalis Assad menyerang pasukan pemerintah baru di wilayah pesisir. Serangan balasan oleh milisi Islamis menewaskan ratusan warga sipil Alawi, memperparah kekhawatiran bahwa pemerintahan Sharaa hanya akan menggantikan satu bentuk otoritarianisme dengan yang lain.

Meski Sharaa menjanjikan pemilu, konstitusi sementara yang diberlakukan saat ini justru memberikan kekuasaan luas di tangannya, memicu kritik bahwa Suriah bisa kembali tergelincir ke dalam sistem pemerintahan otokratik dengan warna ideologis berbeda.

Mengenai penerapan hukum syariah, Sharaa memilih untuk tidak memberikan jawaban langsung.

“Itu adalah urusan para ahli,” katanya dalam wawancara terbaru, meski konstitusi sementara memperkuat peran syariah dalam pemerintahan.

Transformasi politik Sharaa menjadi sorotan internasional, mengingat latar belakangnya yang sangat kontroversial. Dalam wawancara terdahulu dengan PBS Frontline pada 2021, Sharaa mengakui bahwa pada saat serangan 11 September 2001 terjadi, banyak orang di dunia Arab merasakan “ketidakadilan dari Amerika terhadap dunia Islam.”

“Siapapun yang bilang dia tidak senang saat itu, kemungkinan besar tidak jujur. Tapi tentu, orang-orang menyesali pembunuhan terhadap warga sipil tak bersalah,” ujarnya.

Sharaa juga membantah bahwa Nusra Front pernah menjadi ancaman bagi Barat, dan mengeklaim kelompoknya lebih “terukur” dalam berinteraksi dengan warga sipil dibanding ISIS.

https://id.pinterest.com/vetypermatasari/
https://id.pinterest.com/RubitotoVip/
https://id.pinterest.com/TamuwinVip/
https://id.pinterest.com/Map4dVip/
https://id.pinterest.com/Bina4dVip/
https://www.deviantart.com/map4dvip
https://www.deviantart.com/tamuwinvip
https://www.deviantart.com/rubitotovip
https://www.deviantart.com/bina4dvip

Sistem Coretax membuat aliran dana pengusaha terganggu, menyebabkan likuiditasnya bermasalah. Sebab, penerbitan faktur pajak yang seharusnya menjadi semacam invoice untuk menggambarkan transaksi jual beli termasuk pengenaan pajaknya menjadi bermasalah karena penerbitan melalui Coretax terganggu.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, sebelum harus melalui Coretax penerbitan faktur pajak melalui berbagai sistem seperti e-faktur bisa mencapai 60 juta per bulan, namun ketika melalui sistem Coretax yang sejak awal implementasi bermasalah, besarannya hanya separuhnya, sekitar 30-40 juta.

“Artinya setengah tagihan-tagihan invoicing itu enggak bisa dilakukan dengan baik,” ucap Ajib dalam Media Briefing Apindo, Selasa (13/5/2025).

Karena penerbitan faktur bermasalah, ia menekankan, otomatis invoice di level pengusaha menjadi terhambat, membuat cash flow atau aliran dananya ikut bermasalah selama periode kuartal I-2025. Maka, ia menegaskan, aktivitas ekonomi melambat pada tiga bulan pertama tahun ini.

“Ini yang kemudian pengusaha ketika mereka invoicing dapatnya bulan depan, bulan depan selanjutnya. Sehingga ada perlambatan cash flow dan lain-lain,” tegas Ajib.

Meski begitu, bila merujuk data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sistem Coretax kini terus mengalami perbaikan sejak bermasalah saat diluncurkan sejak 1 Januari 2025.

Sampai dengan 20 April 2025 pukul 00.00 WIB, Coretax DJP telah mengadministrasikan faktur pajak sejumlah 198.859.058 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

Faktur pajak tersebut terdiri dari 60.344.958 faktur pajak untuk masa pajak Januari, 64.276.098 faktur pajak untuk masa pajak Februari, 62.570.270 faktur pajak untuk masa pajak Maret, dan 11.667.732 faktur pajak untuk masa pajak April.

Batas waktu pembuatan faktur pajak masa April masih dapat dilakukan sampai dengan pertengahan bulan Mei 2025.

Pengelolaan faktur pajak sempat mencatat latensi tinggi sebesar 9,368 detik pada 15 April 2025, tetapi per 18 April 2025 latensi atau waktu tunggu kembali turun menjadi 0,102 detik.

Fluktuasi latensi terjadi juga dipengaruhi oleh peningkatan volume penerbitan faktur pajak.