Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menilai adanya urgensi untuk menyusun suatu regulasi terkait penahanan ijazah guna mengisi kekosongan hukum.

Dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Sabtu, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh perusahaan perlu mendapat perhatian serius.

“Namun, tentu kami meyakini perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak kebijakan perusahaan melakukan penahanan ijazah tidak hanya bagi karyawan, namun juga perusahaan sebagai pertimbangan dalam perumusan regulasi,” ucap Dhahana.

Meski telah menjadi praktik umum dalam dunia bisnis, dirinya berpendapat penahanan ijazah berpotensi mencermati hak tenaga kerja karena membuat adanya potensi pembatasan hak mengembangkan diri bagi tenaga kerja untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Ia mengakui bahwa dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ataupun peraturan teknis belum ada aturan perihal penahanan ijazah, sehingga perusahaan dapat berinisiatif untuk membuat kesepakatan demikian dalam merekrut tenaga kerja.

Tetapi, Dhahana menuturkan masyarakat kerap mengeluhkan persyaratan tersebut telah membatasi hak mereka untuk mendapat peluang yang lebih menjanjikan.

Kendati belum ada pengaturan mengenai penahanan ijazah,dia mengimbau agar perusahaan dapat menghargai atau menghormati hak asasi manusia yang dimiliki para tenaga kerja, termasuk hak mengembangkan diri, yang berpotensi dibatasi dengan penahanan ijazah.

“Perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 memperkenankan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil,” ungkapnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah sedang melakukan pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tanah air yang didorong melalui strategi nasional bisnis dan HAM. Langkah itu diharapkan mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam persaingan global mendatang.

Ia pun meyakini semakin membaiknya kesadaran pasar global terhadap hak asasi manusia juga akan diikuti pada tataran nasional ke depan. Dengan demikian, perusahaan akan mengikuti perkembangan tersebut agar bisa lebih adaptif dengan tren dan kompetitif di pasar.

“Karenanya, kebijakan perusahaan yang kiranya dipandang berpotensi mencederai hak asasi manusia sebaiknya dipertimbangkan matang-matang mitigasinya,” ucap Dhahana.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pengecekan kesiapan personel dan kendaraan pengamanan pengawalan rute lalu lintas dan parkir (pamwalrolakir) menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengecekan terhadap kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Pamwalrolakir dilakukan pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim), di Islamic Center Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu.

“Dari data laporan Pak Dirlantas, secara keseluruhan sudah siap mengamankan dan mengawal rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN,” ujar Aan seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta.

Ia menyebutkan sebanyak 898 personel akan dilibatkan dalam Satgas Pamwalrolakir untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Kakorlantas pun menekankan pentingnya kesiapan kendaraan pengamanan. Menurutnya, seluruh kendaraan pengamanan, baik roda dua maupun roda empat, telah melalui pengecekan menyeluruh untuk memastikan semuanya dalam kondisi prima dan siap digunakan.

“Ada 87 kendaraan roda empat dan 31 kendaraan roda dua yang sudah siap operasional, bahkan sudah menjalankan tugas pada pagi dan siang tadi,” ujarnya pula.

Aan juga menegaskan bahwa Satgas Pamwalrolakir telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengamankan acara besar tersebut.

Simulasi, kata dia, telah dilakukan beberapa kali, baik untuk pengawalan maupun pengamanan rute. Beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah melakukan latihan, sehingga pada hari H nanti betul-betul siap untuk mengamankan acara yang luar biasa tersebut.

Dirinya berharap dengan persiapan yang baik dan komitmen yang tinggi dari seluruh personel, peringatan 79 tahun Hari Kemerdekaan RI dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

“Saya sampaikan kepada personel agar dipersiapkan dengan baik, sehingga kegiatan yang luar biasa ini bisa dikelola dengan baik secara luar biasa sehingga hasilnya lebih maksimal,” ujar Aan.

Usai melakukan pengecekan, Kakorlantas beserta jajaran melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan kondisi jalan tol menuju IKN untuk memastikan kelancaran akses menuju kawasan tersebut.

Selain itu, dilakukan pula peninjauan secara langsung lokasi Istana Negara dan lapangan upacara yang akan menjadi pusat kegiatan HUT Kemerdekaan di IKN.

Turut mendampingi Kakorlantas, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kasubdit Manajemen Operasional dan Rekayasa Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Pol Ari Subiyanto, Kasubdit Pengawalan dan Patroli Jalan Raya Kombes Pol Faizal, beserta jajaran lainnya.

Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkapkan kebocoran data pribadi masih terjadi lagi menjelang Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia, kali ini yang menjadi korban peretasan adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim TopiAx di Breachforums pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024,” kata Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha ketika dikonfirmasi di Semarang, Minggu pagi.

Pada postingannya, kata dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, di antaranya adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS.

Data lainnya, yakni golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus.

Selain data tersebut, masih banyak lagi data lainnya, baik yang berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi.

Pada postingan tersebut, lanjut Pratama, peretas yang sudah bergabung dalam forum yang biasa untuk jual beli hasil peretasan tersebut menawarkan seluruh data tersebut sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp160 juta).

Pakar keamanan siber ini mengungkapkan bahwa peretas juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

Mengenai hal ini, CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp.

“Menurut mereka data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK,” kata Pratama.

Hingga Minggu pagi, kata dia, belum ada konfirmasi secara resmi, baik dari pihak BKN maupun pihak terkait seperti BSSN dan Kominfo atas dugaan kebocoran data ini.

BKN sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan BSSN untuk memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun, kata Pratama, MoU ini hanya berlaku selama 1 tahun dan berakhir pada bulan Oktober 2023.

“Belum diketahui apakah BKN memperpanjang MoU dengan BSSN tersebut atau tidak?” kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK ini.

Berbagai berita hukum sepekan (5–11 Agustus 2024) menjadi sorotan mulai dari kasus Afif Maulana di Kota Padang, Sumatera Barat, sampai protes sejumlah kelompok masyarakat atas bebasnya Ronald Tannur.

Berikut berita-berita menarik pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Dokter forensik kumpulkan 19 sampel dari jenazah Afif Maulana

Tim dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI) mengumpulkan 19 sampel dari jenazah Afif Maulana (13) pelajar asal Kota Padang untuk kepentingan autopsi ulang.

“Saat ini kami sudah mengumpulkan 19 sampel untuk kepentingan autopsi ulang,” kata Ketua Tim PDFMI Ade Firmansyah Sugiharto di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Kejaksaan-Imigrasi koordinasi cegah Ronald Tannur ke luar negeri

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pencegahan Gregorius Ronald Tannur ke luar negeri yang telah diajukan Kejaksaan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

“Jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta pada Selasa (6/8) malam.

KY dukung KPK usut kasus Tannur jika ada praktik jual beli perkara

Komisi Yudisial menyatakan mendukung KPK untuk mengusut dan melakukan penegakan hukum jika memang ditemukan dugaan jual beli perkara dalam putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

“KY mendukung KPK untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap perkara ini jika terdapat dugaan praktik jual beli dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut,” kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Polri dalami konsekuensi hukum usai Benny tak bisa buktikan sosok T

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan mendalami konsekuensi hukum usai Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak bisa membuktikan sosok T di balik praktik judi online yang dilontarkan dalam suatu acara.

“Konsekuensi hukum nanti kita lihat. Nanti kita analisis kembali keterangan-keterangan itu, bisa dilihat apakah itu menyebarkan berita dan lain sebagainya. Ini tentu saja kita dalami,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (5/8) malam.

Pejabat pembuat komitmen proyek BTS 4G divonis 6 tahun penjara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kominfo, Elvanno Hatorangan divonis pidana penjara selama enam tahun terkait kasus korupsi proyek BTS 4G.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Menjelang akhir dari masa jabatannya, Presiden Joko Widodo kembali menggurat sejarah. Kali ini, sejarah tersebut mengisahkan pelaksanaan kirab duplikat bendera Sang Saka Merah Putih dan salinan naskah proklamasi.

Pada 10 Agustus 2024, duplikat Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya meninggalkan singgasana yang berlokasi di jantung Indonesia guna dikibarkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sebuah kawasan yang dibidik menjadi jantung baru tanah air.

Peristiwa ini menjadi penanda bahwasanya Presiden Jokowi menepati janji dan mewujudkan ambisi untuk menggelar pesta kenegaraan di Ibu Kota Nusantara. Dengan tujuan yang tak lain dan tak bukan adalah untuk merayakan kemerdekaan Indonesia

Kehadiran duplikat Sang Saka di IKN seolah menyuntikkan keyakinan baru untuk mendorong akselerasi pembangunan, memompa darah perjuangan, serta mengalirkan semangat teruntuk denyut nadi yang masih terbilang lemah.

Semangat itu tergambar dari bendera dwiwarna merah-putih berukuran mungil yang dikibarkan oleh generasi-generasi penerus bangsa kala menyambut kedatangan iring-iringan kirab duplikat bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih dan salinan naskah proklamasi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lebih dari satu jam mereka lalui di bawah cuaca tak menentu kala menanti kedatangan Sang Saka. Terik matahari tak melapukkan semangat mereka untuk menyambut kendaraan taktis (rantis) “Maung”, kendaraan yang mengantar Sang Saka menuju IKN.

Rintik hujan pun tak melunturkan keceriaan yang terpancar dari paras mereka.

Penantian mereka berakhir ketika sirine patwal berkumandang dengan nyaring dari pangkal jalan. Lekas, sorak-sorai khas siswa-siswi SD meramaikan kawasan tersebut.

Tepat pada pukul 15.28 WITA, Maung bersama iring-iringannya dengan gagah menggilas aspal panas Istana Negara IKN.

Duplikat bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih dan salinan naskah proklamasi yang berada di pangkuan Purna-Paskibraka, Kachina Ozora dan Keyla Azzahra Purnama, pun tiba di tempat penyimpanan khususnya.

Simbol sinergi

Heru Budi Hartono, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, menjelaskan bahwasanya kirab dari Monas, DKI Jakarta, menuju Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, merupakan simbol kebersamaan dan sinergi antara DKI Jakarta dan Ibu Kota Nusantara.

Ia pun mengerahkan dan mengajak beragam elemen masyarakat untuk turut terlibat dalam kirab, termasuk pelajar, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal.

Buah dari upayanya adalah kehadiran 180 Abang-None Jakarta, 122 Purna-Paskibraka DKI Jakarta, serta siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), politeknik, dan pamong praja.

Selain itu, nuansa budaya yang bersumber dari kesenian dan kearifan lokal turut memeriahkan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Rombongan Sang Saka juga tak hanya disambut oleh para pelajar di IKN. Ketika melesat dari Monas menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, juga terdapat siswa-siswi SD yang menyambut dengan tak kalah riangnya.

Sejumlah titik yang dilalui dalam perjalanannya menuju Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma adalah Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto.

Pelaksanaan kirab tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk terus berkembang sembari menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Melengkapi pernyataan Heru Budi, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menilai pelaksanaan kirab tersebut tidaklah sekadar acara simbolis.

Ia berpandangan bahwa pelaksanaan kirab tersebut merupakan wujud penghormatan dan pengingat akan makna penting dari Sang Saka selaku bendera negara. Bendera yang telah menjadi lambang perjuangan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan kirab juga bertujuan untuk mengingatkan segenap komponen bangsa akan sejarah bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan diperjuangkan dengan segenap jiwa raga.

Sinkronisasi aturan

Sejarawan dan Pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI) Asep Kambali melihat perlunya ada sinkronisasi aturan terkait kirab bendera Sang Saka Merah Putih dan salinan naskah proklamasi yang dibawa dari Jakarta menuju IKN.

Ia mengingatkan ihwal pesan proklamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno agar simbol-simbol negara disimpan di Monumen Nasional (Monas).

Asep lantas merujuk pada bendera pusaka yang asli, berikut dengan teks asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lambang negara Indonesia (Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika), dan peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diabadikan di Monas.

Berlandaskan hal tersebut, adalah penting untuk memastikan apakah ke depannya duplikat dari Sang Saka bersama teks proklamasi akan menempati singgasana baru mereka di Istana Negara IKN, atau akan diiringi kembali untuk bertolak menuju Jakarta dan disimpan di Monas.

Oleh karenanya, merupakan hal yang esensial untuk menghadirkan sinkronisasi, baik dalam hal penyimpanan simbol-simbol kenegaraan, serta prosesi kirab yang diselenggarakan setiap tahun menjelang hari kemerdekaan.

Adapun aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan sinkronisasi, yakni mengorkestrasi bagaimana simbol-simbol negara bisa mengaitkan keberlanjutan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Lebih lanjut, adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga daya magis dari Sang Saka Merah Putih bersama simbol negara lainnya. Perihal kesakralan, kata dia, ditentukan oleh bagaimana pemerintah memperlakukan simbol-simbol negara.

Asep pun turut mengakui bahwa selayaknya proses kirab, pemindahan Sang Saka dari Jakarta menuju IKN merupakan momen terciptanya tradisi baru, bukan hanya sejarah baru.

Meskipun demikian, Asep melambungkan harapannya agar simbol negara, dalam hal ini duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi, dapat dibawa kembali ke Monas, alias tidak disimpan selamanya di Istana Negara IKN.

Sebab, kehadiran simbol-simbol kemerdekaan tersebut juga menjadi pengingat bahwasanya Jakarta merupakan tonggak sejarah Indonesia.

Jangan sampai melupakan Jakarta, tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 Prof Said Aqil Siroj menilai bahwa kritik-kritik dari PBNU terhadap PKB justru bakal membuat PKB semakin kuat.

Dia mengatakan bahwa serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk atau jamu bagi PKB. Jamu memang terasa pahit tetapi bisa menyehatkan.

“Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak apa-apa asal sembuh,” kata Said Aqil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Said yang dulunya merupakan anggota Tim Lima Pendiri PKB itu mengatakan PKB di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin sejauh ini semakin maju. Pasalnya, kata dia, perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi.

“Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan teman-teman PKB di pusat dan daerah,” kata dia.

Dia pun mencontohkan bahwa saat ini pengurus wilayah PKB di daerah Bandung sedang dalam kondisi yang solid. Menurutnya kekompakan itu buah dari sinergi antara PKB dan NU di wilayah tersebut.

Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini, dia meyakini lambat laun PKB akan semakin kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tokoh pendiri PKB terdiri dari lima orang, yang kemudian disebut dengan Tim Lima. Dari lima anggota tersebut, menurutnya tiga orang sudah wafat.

“Dua orang masih hidup. Yakni, saya dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, Bapak Rozi Munir, Bapak Ahmad Bagdja, dan Bapak Mustopa Zuhad,” kata dia.

Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.

Pembentukan pansus akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu.*

Berbagai berita politik sepekan (5–11 Agustus 2024) menjadi sorotan mulai dari persiapan upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai dinamika kontestasi Pilkada 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sekjen PDIP: Anies darahnya sudah merah

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memiliki darah merah seperti warna kebesaran PDIP.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal peluang PDIP memerahkan Anies untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ganjar dukung Ahok maju di Pilkada Jakarta 2024

Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Kalau hari ini saya disuruh mendukung, ya, Ahok lah,” kata Ganjar saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Kala Sang Saka tiba di Nusantara

Menjelang akhir dari masa jabatannya, Presiden Joko Widodo kembali menggurat sejarah. Kali ini, sejarah tersebut mengisahkan pelaksanaan kirab duplikat bendera Sang Saka Merah Putih dan salinan naskah proklamasi.

Pada 10 Agustus 2024, duplikat Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya meninggalkan singgasana yang berlokasi di jantung Indonesia guna dikibarkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sebuah kawasan yang dibidik menjadi jantung baru tanah air.

Luhut sebut Prabowo umumkan susunan kabinet 21 Oktober

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober 2024 atau sehari setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024–2029.

Prabowo menyampaikan rencananya itu kepada Luhut saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8).

Gerindra sebut KIM Plus usung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

“KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan empat kegiatan peletakan batu pertama atau groundbreaking infrastruktur dalam sesi groundbreaking ke-7 di Ibu Kota Nusantara di sela kunjungan berkantor di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, 11–14 Agustus 2024.

“Ada empat ya yang dari Otorita IKN mengusulkan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam wawancara dengan ANTARA di sela peninjauan sejumlah infrastruktur di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu.

Basuki mengatakan infrastruktur yang akan diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Jokowi adalah bangunan perbankan dan properti.

“BBCA, dua yang perbankan, dengan Intiland yang untuk properti, kemudian RGE (Royal Golden Eagle) itu grupnya Hotel Nusantara,” jelas Basuki.

Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN.

Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN, Senin, 12 Agustus 2024. Seluruh menteri rencananya hadir dalam momentum tersebut.

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 240 balon yang membawa sampah ke arah Korea Selatan dan sekitar 10 di antaranya mendarat di Selatan.

Militer tersebut mencatat tidak ada balon yang terdeteksi melayang di udara hingga pukul 10 pagi (08.00 WIB) setelah Korea Utara meluncurkan balon-balon tersebut pada Sabtu.

Hanya beberapa balon yang mendarat di wilayah utara Provinsi Gyeonggi yang mengelilingi Seoul karena Korea Utara tampaknya mengirimkan balon sampah meskipun angin bertiup ke arah utara dan timur laut.

JCS mengatakan balon-balon tersebut membawa potongan-potongan kertas dan botol plastik serta tidak mengandung zat berbahaya apa pun.

Sebelumnya, Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Bukbu mengatakan telah menerima dua laporan terkait balon-balon dari Korea Utara.

Korea Utara melanjutkan kampanye balonnya pada Sabtu untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua minggu. Hal itu juga menandai peluncuran balon berisi sampah yang ke-11 pada tahun ini.

Pada Juli lalu, beberapa balon yang diluncurkan oleh Korea Utara mendarat di kompleks kantor kepresidenan Korea Selatan di Seoul.

Korea Utara telah meluncurkan lebih dari 3.600 balon sampah sejak 28 Mei sebagai  tindakan balas dendam terhadap balon yang membawa selebaran anti-Pyongyang yang diterbangkan oleh pembelot Korea Utara di Korea Selatan.

Sebagai tanggapan atas kampanye Korea Utara, Korea Selatan telah melakukan siaran propaganda anti-Pyongyang skala penuh setiap hari melalui pengeras suara di perbatasan sejak pertengahan Juli.

Korea Utara merasa geram dengan kampanye pengeras suara dan pengiriman selebaran anti-Pyongyang karena khawatir masuknya informasi dari luar dapat menimbulkan ancaman bagi rezim Kim Jong-un.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 12.950 per liter.

Harga baru tersebut resmi berlaku di SPBU Pertamina terkhusus di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mulai hari ini, Sabtu (10/8/2024).

Lantas apa alasan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina pada bulan ini?

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan penyesuaian harga BBM Non Subsidi telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. Heppy menyebutkan, dengan penyesuaian ini, harga Pertamax menjadi Rp.13.700/liter (harga untuk wilayah dengan PBBKB 5%)

“Seperti Badan Usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah disesuaikan pada awal Agustus lalu,” jelas Heppy dalam keterangan resmi, Sabtu (10/8/2024).

Lebih lanjut, Heppy mengatakan kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga meskipun tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak mengalami perubahan sejak Maret 2024.

Dia mengungkapkan bahwa harga BBM Pertamina yang berlaku saat ini menjadi yang paling terjangkau karena daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.

“Penetapan harga sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi Kepmen ESDM No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambah Heppy.

Sejatinya, Pertamina sendiri sudah menahan harga jual produk BBM-nya sejak awal tahun 2024 ini.Namun, mulai bulan Agustus 2024 ini, Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidinya.

Begitu juga dengan harga BBM non subsidi Pertamina lainnya sudah diberlakukan kenaikan harga per 2 Agustus 2024. Sebagai contoh untuk BBM Pertamax Turbo ikut naik dari sebelumnya Rp 14.400/liter menjadi Rp 15.450 per liter. Adapun untuk BBM solar jenis Dexlite naik menjadi Rp 15.350 per liter dari Rp 14.550/liter. Yang terakhir produk Pertamina Dex menjadi Rp 15.350 per liter dari sebelumnya Rp 15.650/liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina berlaku efektif Sabtu, 10 Agustus 2024:

Harga BBM di SPBU DKI Jakarta dan sekitarnya:

Solar Subsidi/ Biosolar: Rp 6.800/liter

Biosolar nonsubsidi (khusus di Nusa Tenggara Timur): Rp 15.250 per liter

Pertalite: Rp 10.000/liter

Pertamax: Rp 13.700/liter

Pertamax Green 95: Rp 15.000/lite

Pertamax Turbo: Rp 15.450/liter

Dexlite: Rp 15.350/liter

Pertamina Dex: Rp 15.650/liter