Pedagang Tanah Abang Nangis, Omzet Anjlok 80%-Satu per Satu Bangkrut

Suasana penjualan pakaian di Pasar Tanah, Abang, Jakarta, Rabu 20/11/2024. Pemerintah memastikan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyatakan kekhawatiran mereka terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Mereka khawatir kebijakan ini akan semakin memperburuk penurunan penjualan produk tekstil yang sudah terjadi saat ini akibat kenaikan harga.

Salah seorang pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang Blok A, Tomi mengatakan saat ini penjualan para pedagang sudah sangat merosot. Hal ini terlihat dari sepinya penjualan pakaian yang dijajakannya.

“Kalau dulu Sabtu-Minggu pasti ramai, cuma sekarang biasa saja. Sebenarnya kita ini jualan larisnya pas musiman ya, jadi kalau hari-hari biasa seperti ini paling seminggu dapat satu pesanan berapa kodi. Tapi kalau sekarang nggak ada sama sekali, sudah sebulan ini saya nggak terima pesanan seperti dulu lagi,” terang Tomi, dikutip dari detikcom, Sabtu (23/11/2024).

“Jadi saya bingung juga kalau ngomongin omzet turun berapa. Karena ya beda saja sama dulu. Kalau dulu nggak perlu kita pajang dagangan saja sudah pasti laku, kalau sekarang susah,” ucap Tomi lagi.

Lebih lanjut menurut Tomi kondisi sepi pelanggan ini tidak hanya dialami oleh dirinya seorang, namun juga dirasakan para pedagang lain. Bahkan ia mengatakan karena sepi pelanggan banyak toko yang tutup permanen alias bangkrut.

“Coba keliling saja lihat-lihat berapa banyak toko yang sudah tutup. Ini di blok ini saja sudah ada berapa toko yang tutup,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang tas dan aksesoris di Pasar Tanah Abang Blok B, Pito. Ia mengatakan rata-rata para pedagang pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini sudah turun hingga 80%.

“Kalau pedagang di sini saya kira omset sudah pada turun 80%. Kadang laris, kadang kagak. Kadang cuma dapat jual dua potong, kadang sepotong. Lihat saja di lantai 3A lantai lima itu, sudah banyak toko kosong. Sudah banyak yang disegel tokonya itu. Kaya ini saja toko di sebelah saya itu kan ada disegel karena nggak bisa bayar service fee (iuran pasar),” terangnya.

Pito yang sudah 36 tahun berjualan di Pasar Tanah Abang mengaku dirinya saja sudah sangat kesulitan untuk terus berdagang karena penjualan yang semakin sepi. Bahkan ia yang dulu pernah memiliki tiga toko di kawasan pasar kini hanya tersisa dua karena omzet yang kian menipis.

“Saya dagang di sini sudah 36 tahun, dari dulu ini masih PD Pasar Jaya, Blok F gitu-gitu belum ada tuh. Jadi memang sudah lama banget. Jadi suka-duka dagang di Tanah Abang itu saya sudah kenal,” kata Pito.

“Hari Senin kemarin saja jualanan saya nggak laris. Hari Selasa laris satu. Kemarin dua potong. Itu juga saya kemarin ngobrol sama orang India yang punya toko di lantai bawah itu, saya kenal dari zaman bapaknya yang jualan, dia biasa ambil barang saya. Sekarang boro-boro ambil barang, orang dia saja nggak laku-laku,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kondisi sepi pelanggan ini juga terlihat dari banyaknya pemilik toko yang menyewakan lapak berjualannya dengan harga sangat murah. Termasuk toko yang digunakan oleh Pito saat ini.

“Dulu toko ini harga sewanya Rp 50 juta, cuma yang punya nggak sanggup, sempat kena segel. Dia ada tunggakan service fee gitu-gitu sampai dua tahun. Akhirnya yang satu tahun dia yang lunasi, setahun lainnya saya yang lunasi, terus akhirnya saya dikasih harga sewa Rp 7 juta per tahun,” ucap Pito.

“Bayangkan saja itu harga sewa dari Rp 50 juta jadi Rp 7 juta saja, ini sudah jalan tiga tahun. Sama kaya toko di belakang saya itu, yang punya sewain buat gudang atau simpan barang per tahunnya cuma berapa juta gitu, yang penting service fee-nya dibayarin sama yang sewa jadi dia nggak ada beban. Dari situ saja sudah kelihatan itu parahnya gimana sekarang,” jelasnya lagi.

Saldo Minimal untuk Jadi Nasabah Prioritas BRI-Mandiri-BNI-BTN-BCA

Ilustrasi Nasabah Bank BRI/Muhammad Sabqi

Menjadi nasabah prioritas telah menjadi pilihan sejumlah konsumen jasa perbankan. Pasalnya, banyak fasilitas yang disajikan bila memilih masuk dalam layanan ini, mulai dari tak perlu mengantri untuk menikmati layanan hingga dilayani di ruangan khusus dengan suguhan makanan dan minuman ringan.

Namun tak semua orang mampu menjadi nasabah prioritas di bank. Sebab, ada syarat berupa saldo minimum yang harus disimpan pada rekening bank.

Setiap bank memiliki ketentuan saldo minimum berbeda-beda. Rentangnya antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar..

Simak syarat saldo minimum di bank BRI, BCA, BTN, BNI, dan Mandiri sebagai berikut:

BRI

Melansir dari situs resminya, perbankan BUMN milik negara yang berfokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini menyiapkan Sentra Layanan Prioritas (SLP) khusus bagi nasabah prioritasnya. Untuk menjadi nasabah prioritas BRI, nasabah perlu memiliki saldo tabungan minimal senilai Rp500 juta.

Nasabah BRI Prioritas bisa mendapatkan BRI Prioritas Debit Card yang menyediakan semua layanan perbankan, seperti perencanaan keuangan dan investasi hingga perencanaan dana pensiun. Pemegang kartu ini juga bisa mendapatkan fasilitas batas transaksi yang lebih tinggi, layanan one stop banking, keistimewaan eksklusif dari Premium Debit Mastercard, dan advisory service.

BCA

Nasabah individu BCA Prioritas harus memiliki total rata-rata simpanan, baik tabungan, giro, maupun deposito, serta investasi dalam tiga bulan terakhir minimal Rp 1 miliar.

Seorang nasabah BCA juga bisa masuk kategori prioritas dengan rata-rata tabungan Rp 500 juta, bila memiliki outstanding kredit lebih atau sama dengan Rp 2,5 miliar. Namun ketentuan ini akan ditinjau secara berkala oleh BCA.

Apabila nasabah tidak memenuhi saldo rata-rata tersebut, nasabah akan dikenakan biaya administrasi layanan sebesar Rp 500.000. Pun keanggotaan akan dicabut bila nasabah terkena biaya layanan sebanyak 6 kali dalam periode 12 bulan.

BTN

Bank BUMN yang berfokus pada pembiayaan perumahan ini juga menyediakan layanan nasabah prioritas yang memiliki benefit, privilege, dan program spesial.

Prioritas juga bisa mendapatkan penawaran istimewa untuk KPR, mobile banking, safe deposit box, dan bebas biaya transfer. Benefit dan privilege tersebut akan diberikan sesuai dengan level membership masing-masing nasabah berdasarkan total dana kelolaan.

Syarat untuk menjadi nasabah BTN Prioritas yaitu mempunyai total portofolio dengan saldo minimum Rp 500 juta. Total portofolio merupakan total dana kelolaan, baik pada produk tabungan atau deposito serta pada produk non-banking, seperti reksa dana, SBN, atau bancassurance.

BNI

Untuk bisa menjadi nasabah prioritas BNI Emerald, nasabah setidaknya harus menyiapkan atau memiliki dana minimal Rp 500 juta. Jadi, minimum saldo tabungan menjadi nasabah BNI Emerald adalah Rp 500 juta.

Dilansir dari laman resmi BNI Emerald, produk tabungan yang ditawarkan BNI Emerald mulai dari minimal Rp 500 juta, Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.

Sebagai penghargaan atas keanggotaan mereka, nasabah BNI Emerald akan diberikan recognition card dalam bentuk Kartu BNI Emerald World Debit. Kartu ini berfungsi sebagai kartu debit untuk transaksi dan berbelanja, sekaligus sebagai kartu ATM yang dapat diakses melalui jaringan Mastercard di seluruh dunia.

BNI Emerald memiliki 3 varian kartu khusus, yaitu BNI Emerald World Debit – Private Banking, Priority Banking, dan Personal Banking.

Dengan memiliki Kartu BNI Emerald World Debit, nasabah dapat menikmati fasilitas premium yang ditawarkan, termasuk BNI Emerald Airport Limo Service, BNI Emerald Hospital Guarantee, BNI Emerald Overseas Education Assistance, dan BNI Emerald Private Jet & Heli Service.

Untuk pemegang Kartu BNI Emerald World Debit Priority dan Private Banking, terdapat keistimewaan tambahan seperti BNI Emerald Privilege with Garuda Priority Service saat melakukan perjalanan dengan Garuda Indonesia, baik dalam penerbangan domestik maupun internasional.

Nasabah istimewa BNI Emerald akan mendapatkan produk dan layanan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah, melalui produk utama yaitu BNI Emerald Investment dan BNI Emerald Protection, serta BNI Emerald Banking Products, yang diharapkan dapat meningkatkan dan melindungi portofolio nasabah.

Melalui produk asuransi bank (bancassurance), BNI Emerald bekerja sama dengan BNI Life menawarkan beragam jenis produk asuransi yakni asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor, kebakaran, investasi, dan hari tua.

Bank Mandiri

Layanan Mandiri Prioritas mengharuskan nasabahnya memiliki saldo minimal Rp 1 miliar dari total penempatan dana sebesar minimal Rp1 miliar atau ekuivalen, baik pada Dana Pihak Ketiga yaitu Tabungan, Giro, Deposito, dan/atau pada produk Investasi yang tersedia serta ditawarkan di Bank Mandiri.

Keuntungan bagi nasabah prioritas Bank Mandiri dapat dirasakan sejak bergabung. Yakni welcome bonus berupa cashback senilai Rp 1,5 juta setelah aktivasi dan transaksi pertama.

Kemudian, manfaat spesial bagi nasabah Mandiri Prioritas adalah 4x Livin’poin untuk transaksi luar negeri, 1:1 mileage redemption dari Livin’ menjadi flight award pada maskapai favorit nasabah, bebas akses airport lounge baik domestik maupun internasional, bebas mengunjungi merchant bandara di seluruh bandara Indonesia, special benefits untuk luxury merchant pilihan.

Selain itu, ada perlindungan dari pembelian barang, perlindungan asuransi perjalanan bebas remi dengan pertanggungan hingga Rp5 miliar, dan mengikuti private sale di berbagai brand favorit.

Menko Polkam: Transaksi Judi Online RI Tembus Rp900 Triliun Tahun Ini

Konferensi Pers Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data yang akan dilaksanakan di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024). (CNBC Indonesia/Rosseno Aji)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan nilai transaksi uang judi online mencapai Rp 900 triliun. Transaksi tersebut tercatat selama tahun 2024.

“Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi online di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp 900 triliun di tahun 2024,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Sementara itu, dia melanjutkan jumlah orang yang bermain judi online pada periode yang sama mencapai 8,8 juta orang. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Budi Gunawan juga mengatakan sebanyak 97.000 dari pemain judi online itu berlatar belakang personel TNI dan Polri. Sementara sebanyak 1,9 juta orang lainnya adalah pegawai swasta. Yang mengenaskan sebanyak 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun ditengarai juga menjadi pemain kegiatan ilegal ini.

“Angka-angka ini diprediksi akan terus bertambah, jika kita tidak melakukan upaya masif dalam memberantas judi online,” ujar dia.

Dia mengatakan maraknya judi di kalangan masyarakat disebabkan efek psikologis yang ditimbulkan permainan ini. Dia menyebut bermain judi menimbulkan efek senang hingga berakhir pada ketagihan. Dia menegaskan pemerintah akan semakin gencar melakukan pemberantasan judi online baik dengan penindakan maupun pencegahan.

Bangun ITB Innovation Park, Wika Gedung (WEGE) Rogoh Rp 426,81 M

Wijaya Karya Bangunan Gedung

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) membangun ITB Innovation Park yang berlokasi di kawasan Summarecon Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat senilai Rp 426,81 miliar.

Corporate Secretary WEGE Purba Yudha Tama menjelaskan, WEGE menggarap 2 gedung yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal-elektrikal-plumbing (MEP), interior, dan lanskap. Proyek ini rampung sesuai jadwal pada Oktober 2024 setelah melalui masa pengerjaan selama 852 hari kalender.

Proyek ini ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik dengan sumber dana yang berasal dari SBSN.

“Ini salah satu proyek yang inovatif dan juga gedung tertinggi di area sini saat ini. Gedung ini menjadi bangunan tinggi pertama dengan fasilitas basement di kawasan Gedebage, Bandung,” ujarnya di Bandung, Kamis (21/11).

Ia menjabarkan, ITB Innovation Park dilengkapi dengan panel surya yang mampu mengurangi konsumsi energi listrik hingga 159 KWP, pengaturan orientasi bangunan untuk meminimalkan penyerapan panas, serta ventilasi alami yang memanfaatkan efek stack effect guna menciptakan sirkulasi udara yang optimal.

Melalui penerapan Lean Construction, pihaknya telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pada proyek ini. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kolaborasi dan inovasi, ITB Innovation Park dirancang untuk menjadi ruang multifungsi yang mendukung berbagai aktivitas akademik, penelitian, dan industri.

Gedung ini mencakup fasilitas seperti laboratorium teknologi canggih, co-working space, ruang kelas coding, hingga pusat data ICT yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan masa depan.

Di sisi lain, Ia mengungkapkan, hingga November 2024 perseroan telah mengantongi kontrak senilai Rp 2,1 triliun. Ia mengaku, capaian tersebut memang dibawah target yang sebesar Rp 5 triliun.

“Sebenarnya target awal kita kan memang Rp 5 triliun, tapi kita akui bahwa tahun ini cukup menantang, challenging buat kita. Jadi asumsinya memang kita akan mungkin sedikit lebih rendah dibanding target kita.
Untuk angkanya sendiri ya kita masih berusaha di angka Rp 5 triliun itu, tapi karena ini waktunya tinggal sebulan ya waktu efektifnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian kontrak meleset, salah satunya pengerjaan proyek yang bergeser di tahun depan.

“Secara overall sih penyebabnya memang ada beberapa project yang seharusnya itu di tender tahun ini itu bergeser. Kalau untuk yang winning rate kita sih masih cukup tinggi sekitar di atas 35% untuk winning rate sendiri,” ungkapnya.

“Tapi memang untuk beberapa owner itu mereka menggeser yang harusnya di tahun ini mereka tender, itu dialihkan di awal tahun depan. Jadi memang itu yang ya buat kami agak susah juga kalau udah owner merubah schedule tendernya, ya otomatis target kita kan beberapa memang agak meleset gitu,” pungkasnya.

Dicecar DPR Gegara Baju Impor China Merajalela, Mendag Jawab Begini

Komisi VI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Rabu (20/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Komisi VI DPR RI melontarkan kritikan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso karena masih maraknya barang impor ilegal, khususnya tekstil, ke pasar dalam negeri. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi industri dalam negeri, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya mengungkapkan hasil temuannya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang dipenuhi pakaian berlabel bahasa China. Temuan ini disebutnya sebagai bukti nyata masih derasnya peredaran produk tekstil ilegal di Tanah Air.

“Di ITC Kota Jakarta, ini bahkan di pasar tradisional, tag-nya China di mana-mana Pak. Jadi bayi kita bajunya bukan lagi produk Solo, China semua tag-nya. Memang boleh seperti itu?,” tanya Asep kepada Mendag dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Mendag hari ini, Rabu (20/11/2024).

Kemudian, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto mempertanyakan efektivitas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal. Ia menyoroti keberadaan satgas yang hingga kini masih aktif, tetapi tidak mampu mencegah masuknya produk tekstil ilegal ke pasar Indonesia.

“Satgas ini berarti kan nggak efektif, Pak Menteri. Satgas belum dibubarkan kan? Artinya nggak efektif, sementara ilegal impor lain kok bisa tidak masuk. Padahal selisih harga tinggi, tekstil aja yang masuk. Apa kendala bapak dan masalahnya apa?,” ucap Darmadi.

Senada dengan Asep dan Darmadi, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto menyoroti dampak banjirnya impor tekstil ilegal terhadap pabrik-pabrik di daerah pemilihannya, Jawa Tengah. Katanya, banyak pabrik kecil di Dapil-nya yang mengalami penurunan penjualan akibat serbuan barang impor ilegal.

“Sementara pabrikan tekstil yang besar, mereka mengeluhkan masalah tarif masuk di negara Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang sangat tinggi. Itu salah satu yang menyebabkan mereka rugi, karena mereka nggak bisa ke China, ke India,” ujarnya.

Firnando meminta pemerintah mengambil langkah nyata, termasuk memberantas impor ilegal dan memperjuangkan negosiasi tarif ekspor di pasar internasional. “Minta tolong untuk rakyat kami, dari perusahaan yang saya kenal saja, karyawannya 20.000 sampai 30.000 karyawan. Kalau bangkrut berapa ratus ribu yang di-PHK?” lanjut dia.

DPR mendesak Kemendag untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap peredaran barang impor ilegal. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang tengah terpuruk.

Respons Mendag Budi

Menanggapi hal itu, Mendag Budi Santoso mengatakan, untuk melindungi tekstil dan produk tekstil dari gempuran asing, Kemendag telah melakukan perlindungan melalui trade remedies, yaitu pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi dikenakan tindakan pengamanan berupa bea masuk.

“Jadi bea masuk tambahan untuk tindakan pengamanan, termasuk juga untuk komoditas benang, tirai, kain, dan karpet,” kata Budi dalam Raker.

“Ini adalah bagian dari perlindungan tekstil dan produk tekstil. Sebenarnya sosialisasi ini sedang kami lakukan juga Pak, tapi karena ekspor-impor ini kan domainnya Kemendag, jadi pasti ujungnya kita yang selalu disalahkan, artinya tumpuannya pasti ada di kita,” sambungnya.

Kendati demikian, Budi menerima masukan dari para Anggota Komisi VI DPR RI. Ia mengakui saran dari Darmadi untuk melakukan review kebijakan memang perlu untuk dilakukan, namun tetap dilakukan secara hati-hati.

“Jadi harus dilakukan secara mendalam, karena ini menyangkut baik sektor hulu dan hilir, kemudian juga konsumen dan sebagainya. Jadi memang buat kami tidak mudah untuk bisa mengakomodir semua kepentingan. Kami tentu harus hati-hati, jangan sampai perubahan-perubahan berikutnya itu justru membuat hal yang mungkin isu baru yang tidak bagus buat kita semua,” kata Budi.

“Tetapi kami sepakat Pak yang tadi disampaikan Prof. Darmadi. Kalau memang (kebijakan/aturan) itu sudah tidak sesuai lagi, tentu kami akan melakukan review, tetapi semua diperlakukan melalui kajian yang mendalam,” pungkasnya.

Di Wilayah Ini, Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan

Hendra Gunawan, Direktur Teknik dan Linkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan tema

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta bahwa kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.

Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan mengatakan bahwa aktivitas PETI telah berlangsung sangat lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adapun, kegiatan PETI semakin meningkat seiring naiknya harga komoditas.

“PETI sudah ada sejak lama ini, baru 2 bulan terakhir kami ke sana ke Sulawesi utara di sana kami diundang oleh Polda di sana ada PETI yang menurut dinas di sana sebelum ada kemerdekaan sudah ada, dan itu sudah ramai sekali jumlah yang terlibat meningkat bila ada kenaikan harga komoditas,” ujar Hendra dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Rabu (20/11/2024).

Hendra menjelaskan bahwa aktivitas PETI sering kali terjadi di daerah terpencil dan kawasan hutan, yang membuat penindakan menjadi lebih sulit. Selain itu, informasi tentang rencana penindakan kerap bocor sebelum operasi dilakukan. “Jauhnya lokasi PETI dan ketika dilakukan penindakan beritanya sudah bocor terlebih dahulu,” tambahnya.

Ia juga membeberkan bahwa salah satu kasus baru-baru ini yang terjadi di Kalimantan Timur, di mana aktivitas PETI dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan alat berat di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum aktif.

Oleh sebab itu, ia berharap dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM bisa mengatasi persoalan tambang ilegal yang masih marak di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral. “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Pengusaha Hotel Buka Suara Harga Sewa Kamar Jika PPN Jadi 12% di 2025

Ilustrasi pembatalan reservasi hotel. (Dok. Freepik)

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025 mendatang. Lantas, apakah harga sewa kamar hotel akan ikut terkerek naik dengan adanya kenaikan PPN ini?

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut kenaikan harga hotel akibat penyesuaian PPN tidak akan serta-merta terjadi.

Maulana menjelaskan, harga hotel sangat bergantung pada permintaan (demand) dan faktor musiman (seasonality). Sehingga jika berbicara PPN naik, dia menyebut industri perhotelan tidak bisa serta merta langsung menaikkan harga, karena di industri perhotelan memiliki strategi penetapan harga yang fleksibel dan disesuaikan dengan musim dan tingkat okupansi.

“Kita di hotel itu memiliki dynamic rate. Karena di hotel itu kita mengenal high season, low season. Makanya dinamis itu kita punya publish rate, publish rate itu akan muncul atau keluar angkanya pada saat high season, mungkin dia nanti tambah surcharge dan seterusnya,” terang Maulana saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, kenaikan harga belum tentu menjadi solusi utama dari adanya kenaikan PPN 12% bagi bisnis hotel dan restoran, karena daya beli masyarakat saat ini melemah, terutama pada segmen menengah bawah. Oleh karena itu, pelaku usaha perhotelan akan lebih fokus pada efisiensi operasional untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN 12%.

“Apakah kita akan menaikkan? Tergantung, karena menaikkan itu belum tentu menjadi jawaban. Marketnya ada atau enggak? Yang paling utama kita lakukan adalah melakukan efisiensi lagi. Kalau efisiensi ini impactnya akan banyak ya, bisa ke tenaga kerja, bisa ke kualitasnya yang turun, dan macam-macam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maulana menjelaskan bahwa harga kamar hotel menggunakan sistem dynamic rate, yang berarti tarif bisa berubah sesuai musim. Pada masa high season, ketika okupansi di atas 60-70%, harga biasanya lebih tinggi dibandingkan low season. Namun, ia menegaskan, lonjakan tarif tidak akan terjadi secara instan pada awal tahun 2025.

“Penerapan PPN 12% tidak langsung membuat harga kamar hotel naik. Kami akan melihat demand terlebih dahulu. Kalau demand-nya turun, mungkin hanya diskon yang kami kurangi, bukan menaikkan harga,” kata dia.

Maulana menegaskan, pelaku usaha hotel tidak akan gegabah dalam menetapkan harga pada tahun 2025. Evaluasi pasar dan tren akhir tahun ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi ke depan.

“Hotel itu bisa dibilang mereka akan paling terakhir menaikkan harga, dan kalau bisa menaikkan harga itu mereka harapannya di high season, biasanya sudah masuk ke semester 2 ya,” pungkasnya.

Prabowo Mau Kebut B50, Produksi Minyak Goreng RI Langsung Dipangkas?

Perbandingan B40 dan minyak goreng

Pemerintah memastikan rencana implementasi biodiesel B40 tidak akan mengganggu produksi minyak goreng (migor) nasional maupun ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Hal ini disampaikan Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera saat ditemui usai Seminar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan rencana Indonesia akan memulai upaya implementasi b50 di tahun 2025 nanti.

Dida menjelaskan, kebutuhan minyak goreng nasional yang berkisar 10-11 juta ton per tahun, masih jauh di bawah total produksi minyak sawit nasional yang mencapai 50 juta ton per tahun. Dengan demikian, penerapan B40 dipastikan tidak akan mempengaruhi pasokan migor.

“Kalau (untuk stok pangan) aman, kan relatif minyak goreng itu hanya sekitar 10-11 juta ton per tahun. Karena kan kita produksi 50 juta, jadi seharusnya nggak ada kendala lah,” kata Dida.

Pemerintah juga menjamin ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya akan tetap berjalan meskipun ada peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel. Menurutnya, implementasi B40 hanya akan meningkatkan konsumsi sekitar 2-3 juta kiloliter per tahun, yang relatif kecil dibandingkan total produksi nasional.

“Ekspor kita yang kurang lebihnya tetap sama lah. Tapi kan semua itu bukan hanya dipengaruhi oleh mandatori biodiesel, tetapi juga oleh kondisi harga dan pasar global. Kalau harga jual (domestik) lebih baik kenapa mesti ekspor, kan ini dibutuhkan. Jadi kan semua tergantung dari masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Sementara terkait penyediaan bahan baku untuk mendukung implementasi B40, Dida menegaskan, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan untuk ekspansi lahan sawit baru. Fokus utama adalah meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi lahan sawit yang sudah ada.

“Sejauh ini nggak ada, belum ada kebijakan untuk ekspansi. Kita lebih fokus ke intensifikasi,” ucap dia.

Penyebab Harga Minyak Goreng Berfluktuasi

Dida juga menyoroti peningkatan konsumsi sawit untuk biodiesel tidak akan langsung mempengaruhi harga pangan, termasuk minyak goreng. Fluktuasi harga lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan daya beli masyarakat.

“Jadi nggak melulu gara-gara ketersediaannya. Kalau itu berlebih atau kurang, itu kan ada strategi masing-masing. Tapi sejauh ini kan setelah 3 bulan terakhir, (harga migor) masih tinggi tapi kan relatif stabil. Makanya kan 5 bulan sebelum Oktober ini sektor pangan deflasi. Dan bagusnya NTP (nilai tukar petani) itu meningkat, karena biasanya kalau inflasi NTP juga ikut meningkat. Sekarang deflasi tapi pendapatan petani meningkat, kan bagus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dida menjelaskan program biodiesel merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dida memastikan kebijakan ini dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu sektor-sektor lain yang bergantung pada minyak sawit.

Dengan jaminan pemerintah terhadap pasokan bahan baku dan stabilitas ekspor, penerapan B40 diharapkan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan domestik, termasuk untuk produksi minyak goreng, sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan energi Indonesia.

“Pelaksanaan Program Biodiesel ini tidak hanya terbatas untuk kedaulatan energi nasional, tetapi program tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilisasi harga CPO, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mengurangi defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor bahan bakar,” pungkasnya.

Target Prabowo

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janerio menegaskan bahwa Indonesia akan mengembangkan produksi biodiesel 50% atau B50 pada tahun 2025. Produksi diesel dicampur dengan minyak kelapa sawit itu akan dilakukan oleh Indonesia sendiri.

Prabowo mengakui, bahwa Brazil memang negara yang lebih maju dalam penggunaan energi bio fuel dari tanaman. “Anda sangat sukses dengan bioetanol dan kami akan masuk ke biodiesel, memproduksi diesel dari minyak kelapa sawit,” ungkap Prabowo, dikutip Senin (18/11/2024).

Saat ini, ungkap Prabowo, Indonesia sudah berhasil memakai biodiesel 35% atau B35. Di tahun depan, Indonesia akan meluncurkan B40.

“Kami ingin meningkatkan jadi 50% pada tahun 2025,” tegas Prabowo.

Menang Lawan Arab Rangking Timnas Indonesia Bakal Melesat ke-124 FIFA

Timnas Garuda Indonesia. (Dok. PSSI)

Kemenangan lawan Arab Saudi akan menjaga harapan tim nasional Indonesia berada di posisi empat besar Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain itu, peringkat FIFA timnas Indonesia juga berpeluang naik ke-124, dari saat ini 129.

Timnas Indonesia bisa mendapatkan 19,16 poin tambahan jika mampu mengemas tiga poin dari kandang China. Sehingga total akan mendapatkan 1.135,1 poin.

Jumlah poin tersebut akan menempatkan Indonesia berada di peringkat 124 FIFA, dengan menghiraukan pertandingan lainnya.

Sementara jika kalah, Indonesia akan kehilangan 5,84 poin, sehingga jumlah poin menjadi 1.110,1. Jika kalah, timnas bisa turun peringkat menjadi 135 FIFA, turun enam peringkat.

Sementara jika pertandingan berakhir imbang, peringkat Tim Garuda tidak akan turun peringkat dari posisi saat ini yakni 129 FIFA ke 133 FIFA. Poin jika seri adalah 6,66 poin dengan total poin 1.122,6 poin.

Indonesia wajib menang melawan Arab Saudi jika ingin tetap bersaing memperebutkan jatah ke Piala Dunia. Paling realistis adalah peringkat tiga atau empat.

Syaratnya adalah tiga poin melawan Arab Saudi, Bahrain dan China yang akan digelar di kandang. Jika berhasil menang, Tim Garuda bisa mendulang sembilan poin dan total 12 poin sehingga masih berpeluang finish di peringkat 4 klasemen Grup C.

Jika Indonesia berada di peringkat ke-3 dan 4 pada putaran 3, maka harus berjuang lewat putaran 4. Di sini tim akan dibagi menjadi dua grup (masing-masing tiga tim). Laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026.

Sementara runner-up grup putaran keempat akan saling berhadapan pada laga dua leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang kalah akan bermain di play-off inter-confederation di putaran kelima.

Jadwal Timnas Indonesia Vs Arab Saudi

Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.

Pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kereta Tanpa Rel Balik ke China, Transportasi Massal di IKN Pakai Apa?

Kereta Tanpa Rel Made in China Siap Diuji Coba di IKN 10 Agustus. (Dok. Kemenhub)

Setelah menyelesaikan uji coba di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) pabrikan CRRC Sifang akhirnya dikembalikan ke China. Keputusan ini diambil Otorita IKN usai evaluasi menyeluruh terkait performa dan kesiapan teknologi otonom ART dalam menghadapi situasi lalu lintas campuran (mixed traffic) seperti di Indonesia. Adapun uji coba dilakukan sejak 10 Agustus hingga 9 Oktober 2024.

Direktur Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono menyampaikan, meskipun teknologi ART ini menjanjikan, beberapa fitur penting masih perlu dilakukan penyempurnaan, terutama dalam sistem otonomnya yang masih belum optimal.

“Sistem otonom pada ART yang diuji coba di IKN masih dalam tahap pengembangan di negara asalnya. Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic,” ungkap Tonny kepada CNBC Indonesia, Minggu (17/11/2024).

Karena alasan itulah akhirnya CRRC Sifang menarik kembali kereta otonom atau ART tersebut, guna penyempurnaan lebih lanjut. Dengan dikembalikannya ART ke negara asal, lantas bagaimana dengan transportasi massal di IKN?

Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sarana Trem Otonom (Autonomous Rail Transit - ART) telah siap diuji Coba di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Kemenhub)

Tonny mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan armada bus listrik (EV) sebagai solusi utama transportasi massal di kawasan ini. Bus-bus listrik ini akan mendukung mobilitas sehari-hari penduduk dan pengunjung di KIPP IKN. Menggunakan bus listrik sebagai solusi utama bukan hanya bagian dari visi ramah lingkungan di IKN, tetapi juga untuk menjamin mobilitas yang fleksibel dan dapat diandalkan. IKN juga tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait moda transportasi otonom lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mobilitas di kawasan tersebut.

Kadobet