HAPPYBLOG

^{_{Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tengah membawa kotak suara untuk didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di gudang logistik Pilkada Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Syaiful Hakim}}

Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur mendistribusikan logistik Pilkada Jakarta 2024 dari gudang logistik kecamatan ke 4.144 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah itu.

“Secara serentak pendistribusian logistik dari gudang kecamatan ke TPS mulai tadi pagi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Tedi Kurnia di Gudang Logistik KPU di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Selasa.

Untuk logistik Pilkada yang didistribusikan ke TPS antara lain berupa surat surat, bilik suara, kotak suara dan alat tulis kantor (ATK) serta tinta.

“Total logistik Pilkada yang kami distribusikan

ke 4.144 TPS itu termasuk lapas, rutan atau lokasi khusus (Lokus). Jadi 19 loksus juga kita kirimkan di hari ini,” ujarnya.

Sedangkan surat suara yang didistribusikan ke TPS berjumlah 2.435.878 sudah termasuk dengan surat suara tambahan. “DPT-nya 2.374.828 plus 2,5 persen itu yang kita geser ke masing-masing TPS,” tuturnya.

Logistik Pilkada Jakarta itu disimpan di Sekretariat RW terlebih dahulu sebelum digunakan pada Rabu (27/11) yang dijaga ketat aparat Kepolisian selama 24 jam.

“Rata-rata petugas menyimpannya di kantor RW atau sekolah yang akan dijadikan TPS. Dipastikan tempat itu akan dikunci dan dijaga oleh petugas,” kata Tedi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

^{_{Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun dalam sidang putusan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016, Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.}}

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menjelaskan pertimbangan menolak praperadilan yang diajukan Tom Lembong sehingga penetapan tersangka telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Surat perintah penahanan telah diberitahukan pada tersangka dan keluarganya sehingga secara administrasi telah dipenuhi oleh termohon,” kata Tumpanuli dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Tumpanuli mengatakan, pihak Tom Lembong yang menyebut penahanan terhadapnya itu tak sah merupakan hal yang tak mendasar. Kejagung pun telah membuktikan dugaan kasus pidana yang dilakukan Tom Lembong sesuai dengan alat bukti yang cukup.

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dipermasalahkan pemohon yang menyatakan SPDP diberikan lebih dari 7 hari. Berdasarkan bukti (bukti-bukti di persidangan), pemberitahuan SPDP masih dalam tenggat waktu, bukan lebih dari 7 hari,” katanya.

Kemudian, pertimbangan berikutnya, yaitu pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penyidik tidak hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain.

“Bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Misalnya, dengan mengundang ahli atau meminta bantuan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu,” ujarnya.

Karena itu, dinilai cukup dibuktikan dengan adanya fakta tentang kerugian keuangan negara dan dapat dihitung oleh ahli di bidang keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analis hubungan perbuatan dan kerugian.

Bahkan, penghitungan kerugian negara oleh lembaga keuangan atau yang serupa hingga ahli, semata-mata hanya menjadi dasar pembuktian di persidangan pokoknya kelak.

Dengan demikian, dalam persidangan itu bakal diuji jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan kasus korupsi tersebut.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 pada Selasa ini.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI. https://dohowordglas.org

^{_{Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memusnahkan 604 lembar surat suara Pilkada Jakarta yang rusak di Kantor KPU Jaktim, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-KPU Jakarta Timur}}

Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur memusnahkan 604 lembar surat suara Pilkada Jakarta yang rusak di Kantor KPU Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, pada Selasa.

Pemusnahan surat suara rusak itu di hadiri oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Timur, Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) dan TNI.

“Ada ratusan lembar surat suara yang rusak dan hari ini dimusnahkan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Tedi Kurnia di gudang logistik Pilkada di Kecamatan Matraman.

Menurut dia, surat suara yang rusak ditemukan saat dilakukan penyortiran surat suara dan telah diganti dengan yang baru oleh pihak penyedia (percetakan). Surat suara yang rusak itu berupa warna yang tidak merata, kusut/sobek dan gambar yang tidak jelas.

Tedi menuturkan pemusnahan surat suara rusak itu dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur. https://onlineblog.id

^{_{Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno memberikan keterangan pers usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri}}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan secara bertahap memeriksa menteri perdagangan lainnya terkait penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

“Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Ini yang awal,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno di Jakarta, Selasa.

Sutikno menjelaskan hal itu usai sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pemeriksaan secara bertahap terhadap menteri perdagangan lainnya agar masalahnya bisa dijelaskan menjadi terang. “Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini akan berjalan tahapan itu. Percaya itu,” katanya.

Ditegaskannya bahwa proses akan bertahap dan semuanya alat bukti dalam penanganan perkara mulai 2015-2023 yang ada akan diperiksa berdasarkan aturan.

“Jadi sampai saat ini proses pemeriksaan alat bukti sudah berjalan. Tidak hanya kepada menteri, semuanya itu berjalan,” ujarnya.

Terkait alat bukti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diminta oleh pihak kuasa hukum Tom Lembong, ditegaskan akan dibawa ke dalam persidangan pokok perkara.

“Makanya teman-teman semuanya kita minta supaya nanti pada saat persidangan pokok perkara ini. Ayo kita ikuti semuanya mulai dari awal,” ujarnya.

Adanya sidang pokok perkara diharapkan fakta yang tersembunyi akan terungkap.

Hakim tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 pada Selasa.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI. https://asiablog.id

^{_{Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Jakarta Pusat, Fitriani saat rapat koordinasi persiapan Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza}}

 Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat memastikan warga yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah menerima surat pemberitahuan untuk pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

“Hari Sabtu kita sudah mendistribusikan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Artinya KPPS sudah berkunjung ke setiap rumah (dor to dor) melakukan tugasnya, menyampaikan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih.

Fitri menyebutkan, penyebaran undangan Formulir C ini terus dimaksimalkan sebagai salah satu upaya KPU Jakarta Pusat untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemungutan suara Pilkada pada Rabu (27/11).

Selain dibagikan secara langsung ke rumah warga, undangan atau Formulir C itu dapat disebarluaskan pesan singkat atau pesan melalui sosial media milik akun pribadi yang bersangkutan. Yang terpenting tidak dibagikan melalui grup keluarga atau grup RT/RW agar tidak disalahgunakan.

“Karena dari dulu, pikiran orang kita kan C undangan itu kayak wajib. Jadi kalau ke TPS, kalau mendapat undangan, kalau ke TPS tapi tidak dapat undangan mereka merasa tidak diundang,” ujar Fitri.

Fitri mengingatkan, masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tetap bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat meskipun belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan pencoblosan (Formulir C).

Pemilih dapat mencoblos dengan menunjukkan salah satu identitas lain seperti KTP asli, foto kopi KTP, foto KTP di ponsel, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan biodata kependudukan sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

Jika menggunakan foto kopi KTP, maka petugas KPPS terlebih dahulu akan memeriksa wajah yang datang apakah sama dengan dokumen yang dibawa.

“Kecuali Kartu Keluarga dalam Pilkada ini tidak boleh digunakan. KK boleh digunakan pada saat coklit atau pendataan data pemilih, tapi untuk menggunakan hak pilih Pilkada ini tidak boleh. Jadi nanti Bawaslu dan petugas di TPS juga akan mengawasi,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

Adapun pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju di Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). https://blog-terupdate.store

^{_{Arsip foto – Dua petugas memeriksa surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 039 yang terendam banjir di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.}}

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada periode 26-28 November 2024 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji menjelaskan, TMC merupakan upaya mitigasi untuk mengurangi curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir, terutama di wilayah strategis dan area pemungutan suara.

“Program ini juga bertujuan mengatasi dampak hujan dari 13 aliran sungai yang melintas di DKI Jakarta, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi cuaca di Provinsi Banten dan Jawa Barat,” kata Isnawa di Jakarta, Selasa.

Kegiatan ini merupakan hasil koordinasi antara BPBD, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berbagai pihak terkait.

TMC kali ini juga merupakan yang pertama di Indonesia yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu menunjukkan komitmen DKI Jakarta dalam menanggulangi risiko bencana secara mandiri dan inovatif.

Pelaksanaan TMC dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mencakup pra, hari H dan pasca pemungutan suara.

Kegiatan ini dilakukan dengan penyemaian awan menggunakan bahan tertentu untuk memicu hujan di area yang telah ditentukan sehingga dapat mengalihkan curah hujan dari wilayah yang rawan banjir.

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan mengikuti perkembangan terkini melalui kanal resmi. Layanan darurat BPBD dapat dihubungi melalui nomor 112.

Dengan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimis dapat menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 tanpa gangguan cuaca, sekaligus menjaga keselamatan warga dari risiko bencana. https://govip138.com

^{_{KPU Kepulauan Seribu memusnahkan sisa surat suara yang rusak di Pulau Pramuka pada Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-KPU}}

Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kepulauan Seribu memusnahkan 227 lembar sisa surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta atau rusak di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Selasa.

“Pemusnahan sisa surat suara dilakukan karena ini adalah perintah Undang-undang sebelum kita melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara besok,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, seluruh surat suara sisa atau rusak yang ada di gudang itu harus dimusnahkan dan kegiatan hari ini serentak dilaksanakan se-Provinsi DKI Jakarta.

Iman mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 2456/PP.09-BA/3101/2024 tentang KPU Kepulauan Seribu. Atas dasar itu dilaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 atau rusak sebanyak 227 surat suara

“Total ada 227 surat suara yang kita usnahkan pada hari ini,” kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang telah optimal melaksanakan tugasnya.

Selain itu dia berharap agar petugas yang ditugaskan oleh para lurah menghitung dengan cepat hasil perhitungan karena rata-rata setiap TPS jumlahnya hanya 569 hingga 600 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Semakin cepat semakin bagus tetapi kualitas perhitungannya kita harapkan benar-benar perhitungan yang tidak menimbulkan pertanyaan dari siapapun,” kata dia https://detik-blog.org

^{_{Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah saat memberikan sambutan kegiatan “Sinkronisasi Proses Pelayanan Perwakafan” di Aula Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur}}

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengingatkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah tersebut untuk mengelola perwakafan secara transparan dan akuntabel.

“BWI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainah di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sinkronisasi Proses Pelayanan Perwakafan di Aula Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).

Kegiatan yang diikuti 42 peserta itu mengangkat tema “Dengan Sinkronisasi Pelayanan Akan Memperlancar Proses Perwakafan Di Jakarta Timur”.

Dia mengingatkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan wakaf masih kerap terjadi, seperti ketidaktertiban administrasi, pengamanan aset dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi perwakafan.

Karena itu, kata Iin, ada beberapa aspek yang perlu dikuatkan. Di antaranya mengamankan aset wakaf, kasus hilangnya tanah wakaf akibat belum terbitnya akta ikrar wakaf dan sertifikat rabag wakaf.

Hal itu menunjukkan perlunya perhatian serius dalam tertib administrasi. Selain itu sinkronisasi proses perwakafan antara KUA (Kantor Urusan Agama) dan BWI kunci utama untuk memperlancar penerbitan sertifikat wakaf.

Poin penting lainnya adalah pembinaan nazhir sebagai pengelola aset wakaf. Nazhir memegang tanggung jawab besar untuk memastikan pemanfaatan aset sesuai syariah dan peraturan

“Jadi dengan pembinaan berkelanjutan, baik dari sisi manajerial maupun akuntabilitas peran nazhir dapat lebih optimal dalam mendukung Kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Administrasi Jakarta Timur, Zulkarnain

​​​​​​menuturkan adanya sinergi antara Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) dan lembaga lain akan menghasilkan efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan perwakafan yang ada di wilayah tersebut.

Dengan kolaborasi yang baik bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, BPN dan BWI diharapkan akan menghasilkan solusi yang baik untuk wakaf di Jakarta Timur.

“Jika kita tidak bisa memberikan wakaf minimal kita melindungi dan mempermudah proses wakaf,” katanya. https://smashhatter.com

^{_{Arsip foto – Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong (kanan) berjalan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (1/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc/aa.}}

Kejaksaan Agung menegaskan perkara penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 tak ada unsur politik melainkan terkait ketahanan pangan.

“Sama sekali ini tidak ada, tidak ada unsur-unsur politik,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno di Jakarta, Selasa.

Sutikno menjelaskan hal itu usai sidang putusan praperadilan yang diajukan Tom Lembong di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan sejak 2023. “Proses penanganan perkara ini, bayangkan, sudah mulai sejak 2023. Mulai dari penyelidikan mengumpulkan fakta-fakta itu, berjalan sampai ke penyidikan,” katanya.

Dia menegaskan dalam penetapan tersangka ini tidak ada kepentingan politik dan sebagainya. Lantaran tujuan penegakan hukum perkara ini untuk menjaga ketahanan pangan.

“Ada program pemerintah untuk stabilitas harga ketahanan pangan termasuk gula. Kita juga menjaga kesejahteraan masyarakat terutama para petani-petani tebu,” katanya.

Dia berharap adanya penetapan tersangka ini membuat kementerian menghentikan impor ilegal demi memperbaiki tata kelola negara supaya tercapai.

“Apa itu? Salah satunya menyejahterakan rakyat melalui penegakan hukum ini, tentunya bisa akan menuju ke arah sana,” katanya.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 pada Selasa. https://takashimurakami.net

^{_{Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat berbincang dengan petugas KPPS di salah satu TPS di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) atau sehari menjelang Pilkada 2024. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa}}

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan para camat, lurah, RT hingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar menginformasikan kepada para pemilih melalui berbagai kanal informasi apabila memindahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pemindahan TPS dilakukan apabila hujan pada hari pemungutan suara 27 November dan TPS berada pada wilayah yang rawan banjir.

“Informasikan ke masyarakat, disampaikan melalui kanal-kanal yang ada sehingga kalau ada pemindahan TPS, masyarakat langsung tahu,” ujar dia saat meninjau TPS di kawasan Asrama Brimbob, KS Tubun, Jakarta Barat, Selasa.

Teguh mengatakan lokasi TPS yang baru bisa berada di lorong-lorong sekolah, rumah toko (ruko) atau sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Kami sudah melakukan permintaan mitigasi TPS-TPS yang rawan banjir. Kami sudah siapkan skenarionya. Andaikata memang (banjir). Sekarang sebenarnya kita minimalisir TPS yang ada di lokasi banjir,” kata dia.

Teguh dalam kesempatan itu meninjau dua lokasi TPS, yakni di kawasan KS Tubun, Jakarta Barat dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat terdapat 25 dari 267 kelurahan di Jakarta yang masuk kategori rawan banjir.

Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Pluit, Pademangan Barat dan Rorotan di Jakarta Utara. Selain itu ada pula di Kelurahan Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara dan Kembangan di Jakarta Barat.

Kemudian ada Kelurahan Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Bangka, Jati Padang, Pejaten Timur dan Ulujami di Jakarta Selatan.

Berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, terdapat 572 tempat pemungutan suara dari total 14.835 TPS yang tersebar di setiap kelurahan di Jakarta pada Pilkada 2024. https://chateau-montbeliard.net