Satpol PP Lombok Tengah tutup paksa ritel modern tak miliki izin

Satpol PP Lombok Tengah tutup paksa ritel modern tak miliki izin

Petugas Satpol PP Lombok Tengah, Provinsi NTB saat melakukan penyegelan salah satu ritel modern yang tak memiliki izin di Lombok Tengah, Senin (02/12/2024) (ANTARA/Akhyar Rosidi)

Petugas gabungan Satpol PP Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menutup paksa salah satu ritel modern yang ada di Kelurahan Sesaske, karena tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Penyegelan dilakukan karena ritel modern tersebut diduga tidak memiliki izin, ini juga dilakukan sebagai upaya merespon adanya aduan dari masyarakat,” kata Kasatpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan penutupan paksa ritel modern yang baru saja selesai dibangun dan akan mulai beroperasi di Kelurahan Sasake ini tidak terlepas dari adanya informasi masyarakat terhadap aktivitas pembangunan yang tidak memiliki izin.

Dengan adanya laporan tersebut, kemudian dilakukan penelusuran dan setelah dipastikan tidak ada izin maka dari Satpol PP bersama dinas terkait melakukan tindakan tegas.

“Kami dari Satpol PP bersama beberapa dinas melakukan penutupan paksa karena tidak punya izin dasar,” katanya.

“Kami segel sebagai tanda ditutup sementara, nanti kalau sudah lengkap persyaratan administrasi atau izinnya maka dibuka,” katanya.

Sebelumnya ada aduan dari masyarakat berdiri sebuah ritel modern yang tidak punya izin PBG, kemudian dari Satpol PP melakukan pengecekan ke dinas perizinan dan PUPR dan dipastikan bahwa tidak memiliki izin.

“Kami tidak ada tawar menawar langsung mengambil sikap dengan melakukan penutupan bersama dinas terkait,” katanya.

Ia mengatakan ritel ini baru beberapa bulan dibangun dan saat ini masih tahap pendistribusian barang yang akan mereka jual. Sehingga dipastikan masih belum ada transaksi jual beli ditempat tersebut.

Di satu sisi, selain di Kelurahan Sasake, tidak menutup kemungkinan ada juga ritel modern yang menggunakan modus yang sama, sehingga pihaknya masih terus melakukan penelusuran.

“Kami harap adanya informasi masyarakat untuk melaporkan bila ada perusahaan lain yang berdiri tidak ada PBG agar mengadukan ke kami,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah memiliki tim yang intens melakukan pemeriksaan apakah sudah ada PBG atau tidak meski begitu pihaknya berharap peran masyarakat agar melapor jika ditemukan adanya indikasi hal yang menyalahi aturan.

“Pihak terkait juga mengakui belum punya PBG, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan tidak memberikan beroperasi sampai berbagai persyaratan tuntas,” katanya https://savoyardsdanslemonde.com

.

Pengacara minta kasus Firli dihentikan, Polda Metro: Silahkan saja

Pengacara minta kasus Firli dihentikan, Polda Metro: Silahkan saja

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak. ANTARA/Ilham Kausar

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan pengacara Firli Bahuri meminta agar kasus pemerasan yang menjerat kliennya dihentikan melalui surat yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak membenarkan hal itu dan mempersilakan tim penasihat hukum untuk melaksanakannya.

“Silahkan penasihat hukum atau pengacara FB menyampaikan hal tersebut,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ade Safri menambahkan dugaan kasus Firli melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan tetap berjalan.

“Secara tegas saya sampaikan dan pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara aquo tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, ” katanya.

Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, bersurat ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta agar penyidikan terhadap kliennya dihentikan.

“Kami minta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” kata Ian dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Selain kepada Kapolri, kata dia, pihaknya juga menyerahkan surat permintaan penghentian penyidikan itu kepada Kompolnas dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto.

Ian mengungkapkan alasan pihaknya menyerahkan surat tersebut karena substansi perkara yang dituduhkan kepada Firli tidak memenuhi syarat materiil.

Ia menyebut Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi dan 11 ahli. Akan tetapi, ratusan saksi tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai saksi karena tidak melihat dan mendengar langsung terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli.

“Kenapa harus seolah-olah perkara ini sudah sempurna? Padahal menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan di dua properti milik Firli di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Bekasi, tidak ada barang bukti yang disita. https://makesomethinghappen.net

Komisi II DPR: Polri di bawah Kemendagri perpanjang rantai birokrasi

Komisi II DPR: Polri di bawah Kemendagri perpanjang rantai birokrasi

Anggota DPR RI Longki Djanggola menjawab pertanyaan mahasiswa pada kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Palu, Sulteng, Senin (25/11/2024). (ANTARA/Nur Amalia Amir)

Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menyatakan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memperpanjang rantai komando birokrasi.

“Nantinya, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, semakin memperpanjang rantai birokrasi,” katanya dihubungi dari Palu, Senin.

Dia menjelaskan, jika Polri di bawah Kemendagri, menjadikan tanggung jawab kementerian itu lebih besar. Saat ini Kemendagri sudah terlalu banyak mengurus urusan pemerintahan dalam negeri.

“Saat ini sudah era digital, memerlukan penanganan yang cepat dan terukur,” ujarnya.

Secara pribadi, dia berpendapat wacana Polri di bawah Kemendagri sudah kurang tepat. Sehingga sangat tepat, Polri berada di bawah kendali presiden RI.

“Artinya, tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa intervensi Polri kecuali presiden,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menjelaskan alasan partainya mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena banyaknya masalah di internal Polri.

Kata dia, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000, agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

Anggota Komisi II DPR menyatakan wacana mengembalikan Polri ke Kemendagri sebetulnya sudah pernah mengemuka. Ia pun tak masalah jika saat ini mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul PDIP. https://alexandratolstoy.com

Menlu Sugiono tekankan OECD-BRICS tidak bertolak belakang

Menlu Sugiono tekankan OECD-BRICS tidak bertolak belakang

Rapat perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Menteri Luar Negeri (Menlu)RI Sugiono menekankan bahwa Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) tidak bertolak belakang.

“Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa BRICS merupakan sebuah grup multilateral yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Dia menuturkan sejak hari pertama bekerja sebagai Menlu RI, dia telah menyatakan sikap Indonesia untuk bergabung dengan BRICS saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Rusia pada akhir Oktober lalu.

“Sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS, sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang bergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder. Kemudian, melakukan balancing act, menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang,” tuturnya.

Adapun sebelum pernyataan sikap untuk bergabung dengan BRICS dikeluarkan, dia menuturkan Indonesia telah melakukan proses aksesi untuk menjadi anggota penuh dari OECD.

Komitmen Indonesia bergabung dengan OECD, kata dia, ditegaskan lewat pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11).

“Kita juga sudah melakukan proses accession sebagai negara OECD, yang perlu juga kami sampaikan di sini kunjungan Sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD,” kata dia.

Dia pun menegaskan politik luar negeri Indonesia yang akan tetap berada pada posisi non blok dengan tidak ambil bagian dalam blok atau pakta militer mana pun.

“Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer mana pun,” ucap dia.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya. https://yertakanhold.org

KPK cegah delapan orang ke luar negeri terkait korupsi karet Kementan

KPK cegah delapan orang ke luar negeri terkait korupsi karet Kementan

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap delapan orang terkait penyidikan dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian.

“Ada yang dicegah, ada delapan orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Namun KPK belum menjelaskan siapa saja pihak yang dicegah tersebut dan peran mereka dalam perkara tersebut.

KPK pada Jumat (29/11) mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023.

“Ya betul, jadi kami saat ini juga sedang menangani perkara terkait pengadaan asam yang digunakan untuk mengentalkan karet,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.

Asep mengatakan perkara tersebut berawal saat Kementerian Pertanian melakukan pengadaan barang tersebut untuk nantinya disalurkan kepada para petani karet.

“Cuma yang terjadi adalah penggelembungan harga, jadi harganya tadinya yang dijual misalnya Rp10 ribu per sekian liter, menjadi Rp50 ribu per sekian liter,” ujarnya

Terkait kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Asep mengatakan hal itu masih dalam penghitungan oleh pihak auditor

Terkait penyidikan tersebut, penyidik KPK hari ini memanggil tiga orang saksi terkait perkara tersebut yakni RM, dan RIS.

Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Kementan 2019 – 2024 Reny Maharani dan Direktur PT Sintas Kurama Perdana Rosy Indra Saputra periode Mei 2020-Oktober 2024.

Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung pada Kamis (28/11) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses lelang untuk pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021-2023 dan pengetahuan mereka terkait dengan pengaturan lelang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pihak KPK belum mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sesuai dengan kebijakan KPK, kata dia, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berserta detail perkara tersebut akan disampaikan kepada publik setelah penyidikan dinyatakan rampung. https://lukenivip.org

Kepala Bappenas resmikan proyek Agrivoltaic

Kepala Bappenas resmikan proyek Agrivoltaic

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy (berpeci) meresmikan proyek Agrivoltaic hasil kolaborasi antara Institut Pertanian Bogor (IPB), Korea Energy Agency, Korea East-West Power, ENVELOPS Korea, dan KLES Korea di Jawa Barat, Bogor, Kamis (28/11/2024). ANTARA/HO-Bappenas

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meresmikan proyek Agrivoltaic hasil kolaborasi antara Institut Pertanian Bogor (IPB), Korea Energy Agency, Korea East-West Power, ENVELOPS Korea, dan KLES Korea.

Proyek ini bertujuan mengintegrasikan teknologi energi baru terbarukan dengan sektor pertanian, serta menawarkan solusi inovatif dalam sinergi Food–Energy–Water (FEW) Nexus.

“Proyek Agrivoltaic merupakan terobosan yang menjawab dua tantangan utama, yakni kebutuhan energi bersih dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Teknologi ini memanfaatkan lahan pertanian untuk instalasi panel surya tanpa mengganggu aktivitas budi daya, sehingga mendukung keberlanjutan energi dan ketahanan pangan sekaligus,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Agrivoltaic merupakan contoh nyata kolaborasi antara sektor energi dan pertanian. Artinya, proyek ini akan mempercepat adopsi energi terbarukan, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi lokal.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto disebut fokus ada air, pangan, dan energi yang menjadi kunci untuk memajukan sektor pertanian.

“Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi energi murah dan inovasi pertanian, menjadi kunci masa depan. Dengan energi yang terjangkau, kita bisa menciptakan solusi pangan berkelanjutan,” ungkap Kepala Bappenas.

Sinergi multidispliner untuk proyek Agrivoltaic melibatkan IPB sebagai pemimpin riset, serta dukungan teknologi dari Korea Energi Agency dan perusahaan energi seperti Korea East-West Power, memungkinkan terciptanya inovasi yang adaptif terhadap tantangan lokal di Indonesia.

Rachmat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Agrivoltaic, dan berharap inisiatif ini dapat menjadi model bagi pengembangan proyek sejenis di masa depan. Dengan begitu, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi dan pangan nasional, mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional, sekaligus mendorong transformasi menuju energi terbarukan.

“Namun, inovasi saja tidak cukup. Inovasi harus disebarluaskan secara masif agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan begitu, kita bisa memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, dan mempercepat transformasi ke arah agroindustri modern,” ucap Menteri PPN. https://calling88.store

Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata

Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata

Sudah “saatnya mengakhiri perang” di Gaza, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (13/11/2024). /ANTARA/Anadolu/py

 Pasukan Israel tetap melancarkan operasi militer di Lebanon selatan meski ada gencatan senjata dengan kelompok Lebanon, Hizbullah, yang berlaku sejak Rabu (27/11).

Dalam pernyataan mereka, angkatan darat Israel mengaku telah “melancarkan serangkaian operasi terhadap titik-titik Hizbullah di Lebanon selatan” pada Minggu (1/12).

Mereka mengeklaim pasukannya mendapati sekelompok individu bersenjata di dekat sebuah gereja di Lebanon selatan pada Sabtu (30/11), dan kemudian menembak mati sekelompok orang tersebut.

Sejak Minggu, Israel telah melakukan 10 kali pelanggaran gencatan senjata di kota-kota Lebanon selatan dengan menghancurkan gedung, menembakkan artileri dan senapan mesin, serta melancarkan operasi penembak runduk.

Sementara, sebagaimana catatan Anadolu berdasarkan laporan dari kantor berita nasional Lebanon, sudah terjadi 62 kali pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel.

Pada Sabtu saja, Israel melakukan 24 pelanggaran gencatan senjata sehingga menyebabkan dua orang terbunuh dan enam lainnya terluka.

Dengan demikian, jumlah warga Lebanon yang menjadi korban sejak berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah adalah dua meninggal dan 10 terluka. https://newsports.id


Ukraina ingin wilayah yang dikuasai Rusia kembali lewat diplomasi

Ukraina ingin wilayah yang dikuasai Rusia kembali lewat diplomasi

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada Senin (2/12/2024) menyatakan bahwa Kiev ingin merebut kembali wilayah yang saat ini dikuasai Rusia melalui jalur diplomasi. ANTARA/Anadolu/py

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada Senin menyatakan bahwa Kiev ingin merebut kembali wilayah yang saat ini dikuasai Rusia melalui jalur diplomasi.

“Pasukan kami tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut kembali beberapa wilayah, seperti Krimea. Itu fakta. Kita harus menemukan solusi diplomatik,” ujar Zelenskyy dalam wawancara dengan media berita Jepang.

Ia menambahkan bahwa solusi diplomatik hanya bisa dipertimbangkan jika Kiev yakin bahwa mereka cukup kuat untuk mencegah aksi militer lebih lanjut dari Rusia.

Menegaskan kembali bahwa dukungan dari mitra internasional untuk Kiev “belum cukup,” Zelenskyy mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) segera mengundang Ukraina ke pembicaraan keanggotaan.

Zelenskyy menyebut perang yang dimulai pada 2022 itu telah memasuki ‘periode yang rumit,” sambil mengeklaim bahwa sekitar 12.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah perbatasan Rusia di Kursk, yang diserang Ukraina pada Agustus lalu.

Menurutnya, “tak dapat disangkal” bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menggunakan tentara Korea Utara sebagai ‘umpan meriam’ untuk mengurangi kerugian di pihak Rusia.

Presiden Ukraina juga menyatakan memiliki informasi mengenai korban di antara tentara Korea Utara di garis depan, tetapi tidak memberikan rincian angka yang spesifik.

Zelenskyy mengatakan bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dan pemerintahan barunya mengetahui posisi Ukraina serta “rencana kemenangan” mereka. Tim Trump disebut sedang mempelajari isi dari rencana tersebut.

“Tetapi tidak akan ada kapitulasi dari pihak Ukraina,” tegas Zelenskyy, seraya menambahkan bahwa ia berharap dapat mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Trump untuk menjelaskan “beberapa hal secara lebih rinci.”

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2014 semakin memanas pada Februari 2022 ketika Rusia meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus.” https://blogindo.id

Kejati Bengkulu tahan delapan orang tersangka kasus korupsi Puskeswan

Kejati Bengkulu tahan delapan orang tersangka kasus korupsi Puskeswan

Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat menyampaikan rilis untuk melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka kasus korupsi dan menerima uang titipan kerugian negara dari tersangka sebesar Rp489,99 juta. Senin (2/12/2024) (ANTARA/Anggi Mayasari)

Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bengkulu menahan delapan orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi pusat kesehatan hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Bengkulu Tengah setelah menerima pelimpahan berkas dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi(Subdit Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu.

Delapan tersangka tersebut yaitu WGT (42) dan EPP (53)berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), RA (36) swasta, NS (50) Direktur CV Bita Konsultan, KRN (67) swasta, DS (34) Wakil Direktur CV Elsavira Jaya, JW (54) swasta dan DRM (59) merupakan Wakil Direktur CV Bayu Mandiri.

Kemudian, untuk dua orang tersangka lainnya yaitu ES (58) merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Benteng dan MMH (46) swasta, akan dilimpahkan pada Selasa (03/12/2024).

“Kejati Bengkulu pada bidang tindak pidana khusus ada penyerahan tahap kedua delapan orang tersangka dan barang bukti pada Pidsus Kejati Bengkulu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Ristianti Andriani di Kota Bengkulu, Senin.

Pada pelimpahan tersebut, Tim tindak pidana khusus(Pidsus) Kejati Bengkulu juga menerima pengembalian kerugian negara sejumlah Rp489,99 juta.

Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu Arief Wirawan menerangkan bahwa delapan orang tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Bengkulu.

Ke-8 orang tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 (ke- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menjelaskan, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu sebesar Rp2,38 miliar dari total anggaran yang telah dibayarkan mencapai Rp3,74 miliar dan kerugian negara yang telah dikembalikan yaitu Rp489,99 juta.

Untuk pagu anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pusat kesehatan hewan di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp2,6 miliar dan kegiatan rehabilitasi balai penyuluh pertanian (BPP) Rp1,4 miliar.

Dari dua kegiatan itu terbagi atas tujuh pekerjaan fisik, yaitu pembangunan Puskeswan di Kecamatan Talang Empat, pembangunan Puskeswan di Kecamatan Merigi Kelindang, dan rehabilitasi Puskeswan di Kecamatan Pondok Kelapa.

Selanjutnya, rehabilitasi gedung balai penyuluh pertanian di Kecamatan Merigi Kelindang, rehabilitasi gedung balai penyuluhan pertanian Kecamatan Taba Penanjung, kegiatan pengawasan terdiri atas konsultasi pengawasan puskeswan, serta konsultasi pengawasan BPP. https://wikimodia.online

BMKG perkirakan hujan beserta petir akan basahi sejumlah kota besar

BMKG perkirakan hujan beserta petir akan basahi sejumlah kota besar

Ilustrasi – Kondisi cuaca ekstrem yang tidak layak untuk melakukan pelayaran dan perjalanan yang mengandung risiko. ANTARA/Suriani Mappong

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan yang disertai petir akan turun di sejumlah kota besar pada Senin, seperti Bandung, Semarang, Tanjung Pinang, Palu, dan Manado.

Dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin, prakirawan cuaca BMKG Azhari Putri menyebutkan, untuk Pulau Sumatera, Kota Padang diperkirakan berkabut, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Banda Aceh dan Pekanbaru, sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Medan. Ada juga, potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang.

“Waspadai potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Pinang,” Azhari mengingatkan.

Dia melanjutkan, kota Bengkulu dan Lampung diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Di Pulau Jawa, katanya, cuaca kota Serang diperkirakan akan berawan, sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Yogyakarta.

“Waspadai potensi petir di Jakarta, serta hujan disertai petir di kota Bandung, Semarang, dan Surabaya,” dia menuturkan.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dia memperkirakan Kota Kupang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dia juga mengingatkan untuk waspada akan potensi hujan disertai petir di Kota Denpasar dan Mataram.

Sementara itu di Kalimantan, katanya, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pontianak dan Banjarmasin. Dia menambahkan, waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda.

Di Pulau Sulawesi, kata Azhari, cuaca di Kota Gorontalo diperkirakan akan berawan tebal, sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Makassar dan Kendari.

“Waspadai potensi hujan disertai petir di kota Mamuju, Palu, dan Manado,” kata dia menuturkan. https://blog-posmetromanto.online