Putri KW menembus perempat final, namun harus terhenti setelah kalah dari unggulan kedua asal China, Wang Zhi Yi, dengan skor 22-20, 17-21, 16-21.
“Sebagai pelatih saya merasa puas tapi sekaligus sedikit kecewa,” kata Imam dalam keterangan resmi PP PBSI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Imam, Putri menunjukkan progres dari sisi kontrol permainan dan konsistensi pukulan, namun masih kerap kehilangan fokus pada momen penting.
“Dari segi kesabaran dan cara bermain sudah ada kemajuan. Beberapa kesalahan sendiri yang dulu sering terjadi kini mulai berkurang. Tapi di saat unggul atau dalam posisi menekan, dia masih sering terburu-buru,” ujarnya.
“Kalau bisa lebih sabar, gim kedua atau ketiga sebenarnya bisa dia ambil. Hal-hal kecil seperti ini yang perlu terus dibenahi,” kata Imam.
Putri dijadwalkan kembali bertanding pada turnamen BWF Super 1000 China Open pekan depan, sebagai bagian dari persiapan menuju Kejuaraan Dunia 2025 di Paris.
“Kami program G to G (government to government) ke Korea Selatan. Ini merupakan salah satu program yang sangat diminati ya,” katanya saat meninjau “Skill Test Calon PMI Program G to G ke Korsel” di Semarang, Sabtu.
Ia menyebutkan pendaftar program kerja bidang perikanan di Korsel itu mencapai lebih dari 10.000 orang yang terdata dalam Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
Dari 10.000 pendaftar, kata dia, tersaring sekitar 2.200 orang atau sekitar 21 persen untuk maju ke tahap berikutnya, yakni pengujian “skill tes” yang berlangsung di Semarang.
“Tentunya, kami mendorong mereka agar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena sudah sampai di tahap ini. Kan sebelumnya hanya ujian tertulis lewat komputer,” katanya.
Pada tahap kali ini, kata dia, akan ada tes-tes yang terkait dengan bidang pekerjaan yang nantinya mereka lakukan, selain wawancara langsung dengan tim dari Korsel.
Menurut dia, kebutuhan pekerjaan yang paling besar di Korsel adalah sektor manufaktur, disusul perikanan, kemudian “road industri”, seperti “welder” (pengelasan) meski secara kuantitas masih kecil.
“Tapi, kebutuhan paling banyak itu ada di sektor manufaktur ya. Jadi, sebetulnya G to G ini kan ada untuk sektor manufaktur, lalu sektor perikanan. Nah, kami juga sedang memulai untuk ‘road industri’ ya,” katanya.
Dia mengakui besaran gaji untuk pekerja migran di Korsel memang cukup tinggi, berkisar Rp24 juta per bulan, sehingga membuatnya banyak dilirik para pencari kerja sebagai negara tujuan.
Jumlah pekerja migran Indonesia di Korsel pada 2022 tercatat 11.545 orang, pada 2023 (11.570), 2024 (10.110), dan untuk tahun ini per 14 Juli 2025 tercatat 3.828 orang.
Fauzan Azhari, pendaftar program kerja ke Korsel, mengaku berminat mendaftar bekerja ke luar negeri karena selama ini kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri, termasuk daerahnya.
“Sebelumnya sudah ada temen (kerja) di sana (Korsel). Jadi, pengin juga kerja ke Korea. Karena nyari kerja di Indonesia kan lumayan susah ya,” kata pria asal Indramayu, Jawa Barat itu.
Bersama empat kawannya dari Indramayu, ia mencoba peruntungan untuk bisa bekerja di Negeri Ginseng, terutama di sektor perikanan meski sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut.
“Seleksi tahap pertama di Jakarta, kemudian (tahap) kedua di sini, di Semarang. Harapannya sih bisa lulus program ini ya supaya bisa berangkat ke Korea tahun depan,” kata lulusan SMA pada 2017 itu.
Dikutip dari Kantor Berita Malaysia BERNAMA, di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, tersangka, yang ditangkap oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) atas dugaan korupsi yang melibatkan tender proyek pembangunan pusat data, berusaha menghancurkan uang tunai tersebut karena panik dan kaget dengan penggerebekan yang dilakukan oleh lembaga anti-rasuah itu.
Dalam penggerebekan di kediaman tersangka di Petaling Jaya Kamis (17/7) lalu, tim petugas MACC menemukan tumpukan uang kertas pecahan RM100, dengan jumlah hampir RM1 juta (sekira 3,8 miliar rupiah), dalam proses terbakar.
Tersangka diduga bertindak nekat dengan mengambil beberapa bundel uang tunai dan berusaha membakarnya saat melihat kedatangan tim MACC.
Setelah pintu rumah berhasil dibuka, tim MACC yang melakukan penggerebekan menemukan bagian dalam rumah dipenuhi asap tebal yang berasal dari kamar mandi.
Setelah diperiksa, tim menemukan uang kertas pecahan RM100 yang dalam proses terbakar senilai hampir RM1 juta di dalam kamar mandi.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap kediaman tersebut juga menghasilkan penemuan uang tunai sekitar RM7,5 juta, disimpan dalam beberapa kotak bantal, bersama dengan tiga jam tangan mewah – Rolex, Omega, dan Cartier – serta berbagai perhiasan, termasuk cincin dan koin emas.
Wakil Kepala Komisaris MACC, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya, mengatakan perbuatan tersangka yang berupaya menghilangkan barang bukti tersebut merupakan tindak pidana berat yang dapat dikenakan Pasal 201 hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda apabila terbukti bersalah.
Namun, Ahmad Khusairi menambahkan bahwa fokus utama penyelidikan tetap pada Pasal 16 dan Pasal 17A Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia tahun 2009, yang mengatur penyuapan dan tanggung jawab korporasi atas korupsi.
Penangkapan itu membuat warga setempat heran, karena terduga pelaku dikenal aktif bersosialisasi dengan warga.
Sementara itu, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari belum mengetahui informasi tersebut.
“Gak ada data masuk, terkait penangkapan terduga teroris di Tolitoli,” katanya.
Berdasarkan data yang, terduga teroris dengan inisial LA (53) ditangkap Tim Densus 88 AT, dengan barang bukti satu buah tas dengan dokumen dan dua buah gawai.
Pada saat penangkapan, LA sedang melaksanakan kegiatan rutinitas dengan keluarga. Terduga diamankan dan dibawa menuju Mako Brimob Tolitoli.
Salah satu pelaksanaan teranyar digelar di Medan pada 9–11 Juli 2025 lalu. Kegiatan dibuka oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Wilayah I Medan Maksum, bersama Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan, serta Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan sinergi kuat antara dunia usaha, regulator pers, dan lembaga pendidikan jurnalisme.
Pegadaian sebagai entitas bisnis yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tata kelola perusahaan, secara konsisten mendukung penguatan jurnalisme profesional di Indonesia. Executive Vice President ESG PT Pegadaian Rully Yusuf menyampaikan bahwa UKW merupakan upaya Pegadaian dalam mendukung penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami sangat mengapresiasi seluruh jurnalis dan media yang telah memberikan kontribusi terhadap Pegadaian melalui eksposur publikasi di berbagai media massa, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan Pegadaian. Untuk itu, kami menggelar Program UKW sebagai upaya kami dalam mendukung penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Rully.
UKW Medan melanjutkan rangkaian program serupa yang telah sukses diselenggarakan oleh PT Pegadaian, di antaranya:
Jakarta (18–20 Maret 2025), dibuka oleh Executive Vice President ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf bersama Wakil Ketua Dewan Pers 2022–2025, Muhammad Agung Dharmajaya;
Surabaya (6–8 Mei 2025), dengan dibuka oleh Pemimpin Wilayah XII PT Pegadaian, Beni Martina Maulan;
Bandung (21–23 Mei 2025), yang dibuka oleh Pemimpin Wilayah X Bandung, Dede Kurniawan, dan turut memberikan sambutan Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers;
Semarang (18–30 Juni 2025), dibuka oleh Pemimpin Wilayah XI Semarang, Edy Purwanto, bersama Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli.
Program ini menjadi wujud nyata komitmen PT Pegadaian dalam mendukung demokrasi dan tata kelola informasi publik yang transparan, khususnya di tengah tantangan arus informasi dan meningkatnya kebutuhan akan pers yang kredibel.
“Kompetensi pers adalah bagian dari ekosistem ESG (Environmental, Social, Governance). Dukungan terhadap UKW adalah kontribusi Pegadaian dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, adil, dan inklusif,” tambah Rully Yusuf.
Dalam pembukaan UKW Bandung pada Mei lalu, Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyampaikan pesan kuat tentang urgensi menjaga etika jurnalistik.
“Profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan nurani. Jika disusupi kepentingan politik atau ekonomi, maka yang lahir bukan informasi, tetapi manipulasi. UKW adalah ruang sakral untuk mengembalikan roh profesi ini kepada akar etikanya,” tegas Busyro.
Ia juga menyoroti peran Pegadaian dalam mendorong tata kelola yang akuntabel, serta pentingnya pers sebagai penjaga moral publik.
“Jangan sampai perusahaan publik hanya sibuk membangun citra tanpa memperkuat sistem pengawasan. Wartawan yang kompeten dan beretika adalah bagian dari sistem pertahanan moral bangsa,” lanjut Busyro.
Direktur Eksekutif LPDSKristanto Hartadi menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata PT Pegadaian dalam menyelenggarakan UKW secara berkelanjutan.
“Pegadaian menargetkan pelaksanaan UKW di 12 wilayah dan mendukung sertifikasi lebih dari 200 wartawan selama tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pegadaian memahami pentingnya pers yang sehat sebagai syarat utama bagi masyarakat yang punya akses dan kendali atas informasi,” ujar Kristanto.
Melalui program ini, PT Pegadaian menegaskan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh) melalui penguatan kapasitas insan pers. Inisiatif ini secara langsung mendukung budaya anti-korupsi dan transparansi di ruang publik, serta diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk berkolaborasi dalam memperkuat pilar demokrasi melalui pers yang profesional dan berintegritas.
“Percepatan pengerukan kolam Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, dilalukan untuk mempermudah akses keluar masuk kapal nelayan ke area pelabuhan perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan KKP akan terus mengintensifkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pihak swasta yang menangani pengerukan tersebut.
“Akselerasi akan kita lakukan agar nelayan semakin terbantu. Selain sinergi dengan pihak-pihak terkait, faktor kehati-hatian juga diperlukan utamanya dalam aspek lingkungan dan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Saat ini kedalaman perairan kolam PP Untia hanya minus tiga meter. Pengerukan ditargetkan meningkatkan kedalaman hingga tujuh meter sehingga dapat menjadikan Untia sebagai hub perikanan strategis di Indonesia Timur.
Material hasil pengerukan akan dimanfaatkan untuk reklamasi Pulau Lae Lae. Proyek ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel serta KKP untuk memastikan aspek legalitas dan kelayakan lingkungan.
“Inilah kewajiban dari pelaku usaha dalam hal pengelolaan-pengelolaan pulau-pulau kecil. Kami ingatkan untuk semua, tidak hanya di Kepri, yang mengelola pulau-pulau kecil wajib ada rekomendasi dari KKP,” kata Ipunk (sapaan akrab Pung) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.
Ditjen PSDKP KKP baru saja menyegel dan menghentikan sementara aktivitas tambang pasir darat di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun dikarenakan tidak memiliki rekomendasi KKP dalam mengelola pulau tersebut sebagai daerah tambang.
Selain itu, PSDKP KKP menerima laporan dari masyarakat, aktivitas galian tambang tersebut apabila hujan, air galiannya memasuki perairan laut, sehingga dikhawatirkan mencemari terumbu karang.
Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ini jadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang mengelola pulau dengan ukuran luasan di bawah 100 km persegi.
“Jadi (pengelolaan pulau yang berasal dari) penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) wajib izin dari KKP,” kata Ipunk.
Selain di Pulau Citlim, pada hari yang sama Ditjen PSDKP KKP juga melakukan penyegelan dan penghentian sementara aktivitas reklamasi dua pulau di Kota Batam, yakni Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil.
“Satu hal yang saya tadi juga angkat adalah banyak dari ini (pendaftar) kan kebanyakan anak-anak muda sekali ya, yang masih semangatnya tinggi, tetapi mentalnya kadang-kadang masih belum cukup kuat,” katanya saat meninjau “Skill Test Calon PMI Program G to G ke Korsel”, di Semarang, Sabtu.
Menurut dia, mental yang masih belum cukup kuat akan berdampak kepada pekerja migran jika mengalami sedikit tantangan di dunia kerja adalah cepat merasa putus asa.
Yang paling parah, kata dia, jika pekerja migran tersebut akhirnya memutuskan untuk berhenti begitu saja dari perusahaan yang telah merekrutnya, padahal mereka masih terikat kontrak.
Akibatnya, kata dia, status pekerja migran tersebut yang tadinya terdata legal di suatu perusahaan menjadi ilegal dan akan kehilangan segala hak dan perlindungan sebagaimana didapatkan pekerja migran legal.
“Istilahnya ‘kaburan’ ya. Ini menjadi jelek sekali. Kenapa? Pertama, mereka menjadi tidak terproteksi lagi. Semua asuransi, segala perlindungan itu gugur dengan status mereka yang menjadi ilegal di negara tersebut,” katanya.
Kemudian, kata dia, perilaku semacam itu akan memberikan dampak negatif, yakni citra buruk bagi Indonesia, termasuk pekerja migran lain asal Indonesia yang akan berangkat.
Di sisi lain, ia menyebutkan banyak calon pekerja migran Indonesia yang menggantungkan harapan bisa bekerja di luar negeri, termasuk dalam program G to G ke Korea Selatan itu.
Oleh karena itu, ia mengimbau para pekerja migran jika mengalami permasalahan pekerjaan untuk bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian P2MI agar bisa dicarikan solusi yang terbaik.
“Kalaupun misalnya mengalami masalah kan bisa didiskusikan. Jangan sampai gara-gara kesalahan sedikit atau ketidaksesuaian sedikit, kemudian (pekerja migran, red.) langsung memutuskan untuk berhenti,” katanya.
“Keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. lebih dari itu, keterbukaan informasi adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat,” kata Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. Manullang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dengan komitmen keterbukaan informasi publik, ASABRI mengusung keterbukaan informasi sebagai kekuatan strategis yang menyatukan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang berdampak.
Sebagai bagian dari misinya, ASABRI memastikan setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan peserta serta keluarga mereka.
Dalam upaya memperluas akses informasi, ASABRI terus memperkuat kanal-kanal digital, seperti ASABRI Mobile, ASABRI STAR, serta memperluas jangkauan ASABRI Link hingga lebih dari 1.900 titik di seluruh Indonesia.
Upaya itu diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses pelayanan dan informasi hingga ke lapisan masyarakat paling jauh dari pusat kota.
ASABRI menyalurkan pembayaran manfaat pensiun lebih dari Rp19 triliun kepada hampir 500 ribu penerima pensiun di seluruh Indonesia selama 2024.
Untuk meningkatkan layanan, perseroan memperluas jaringan pembayaran dan layanan melalui kerja sama dengan 13 mitra kerja pembayaran, yaitu 12 bank dan PT Pos Indonesia.
Tidak hanya itu, program ASABRI Link kini telah hadir di lebih dari 1.900 titik layanan di seluruh Indonesia agar layanan yang diberikan semakin dekat, mudah dijangkau, dan cepat diakses oleh para peserta.
Dia menyatakan hal itu dalam acara “Double Check: Buah Muhibbah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional” yang digelar Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta pada Sabtu (19/7).
Havas menjelaskan bahwa India — salah satu pendiri BRICS — mengutus menteri luar negerinya untuk menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. India juga anggota Quad bersama Jepang, Australia, dan AS.
Karena itulah, kata Havas, Indonesia tidak anti-Barat karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan India, salah satunya lewat BRICS.
Dia menegaskan ada hal positif yang diperoleh Indonesia dengan bergabung di BRICS, salah satunya menyangkut standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan.
“Dengan BRICS, kita bisa punya satu diskusi mengenai standar yang baru, karena kalau bicara mengenai sustainability, ya ini masalah standar. Di Eropa punya standar yang mereka buat sendiri, kita punya standar sendiri,” kata Havas.
Dia juga menyebutkan bahwa BRICS baru saja menyelenggarakan pertemuan negara-negara penghasil mineral bahan baku kritis (critical raw minerals).
Menurut Havas, semua negara penghasil mineral itu adalah negara berkembang yang tidak banyak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keuntungan dari sumber daya mereka sendiri tanpa investasi asing.
Dalam pertemuan itu, kata dia, banyak yang bertanya kepada Indonesia tentang hilirisasi dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.
