HAPPYBLOG

Malut United FC memaksakan hasil imbang 3-3 saat menjamu Bali United dalam laga matchweek kedua Super League 2025/2026 yang digelar di tengah guyuran hujan deras dan berlangsung sengit penuh drama hingga menit akhir, Jumat.

“Hasil ini sangat mengecewakan. Kami unggul 3-2 tapi kebobolan di menit akhir. Hujan bukan masalah, semua pemain sudah berjuang, tapi kami harus belajar dari kesalahan ini,” kata Pelatih Bali United, Johnny Jansen saat konferensi pers di Maluku Utara, Jumat.

Bahkan, Johnny juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil akhir 3-3 yang diraih anak asuhnya.

Dalam pertandingan itu, meski sempat tertinggal 2-3 hingga menit ke-90+9, tim berjuluk Laskar Kie Raha sukses memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Bali United untuk menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Rizky Dwi Febrianto di menit ke-90+10.

Bali United, yang akrab disapa Serdadu Tridatu, unggul lebih dulu lewat gol Thijmen Goppel di menit ke-23. Namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah Malut United menyamakan skor dua menit kemudian.

Striker David da Silva menjadi bintang tuan rumah dengan mencetak brace, termasuk gol di menit ke-32 yang membawa timnya berbalik unggul 2-1 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi. Irfan Jaya membuat kedudukan imbang 2-2 pada menit ke-62.

Drama berlanjut di masa injury time ketika Goppel mencetak gol keduanya di menit ke-90+1, yang sempat membuat Bali United merasa sudah mengunci kemenangan. Namun, harapan itu pupus setelah petaka gol bunuh diri menghantui mereka di detik-detik terakhir laga.

Pemain Bali United, Irfan Jaya, juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Pertandingan ini seru, tapi sayang sekali kami gagal membawa tiga poin. Kami harus lebih fokus sampai peluit akhir,” katanya.

Sementara itu, pelatih Malut United, Hendri Susilo, memberikan apresiasi kepada anak asuhnya.

“Saya bangga dengan perjuangan mereka. Bali United adalah tim bagus dan menyerang, tapi anak-anak sudah tampil luar biasa. Hanya saja, kesalahan kecil membuat kami kebobolan,” ucapnya.

link slot pragmatic

Dosen Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gatot Supangkat mengatakan pembangunan 1.100 Desa Nelayan oleh pemerintah pada tahun ini berpeluang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kalau kita kelola kekayaan di darat dan laut dengan benar dan bijak, saya yakin Indonesia bisa menjadi the world leader. Ini bukan hal yang mustahil, karena potensinya luar biasa,” ujar Gatot Supangkat di Yogyakarta, Jumat.

Ia menyebut keberhasilan Desa Nelayan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Program itu, menurutnya, harus dipandang sebagai ekosistem utuh yang mencakup SDM kompeten, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.

“SDM memegang peran vital, karena yang paling memahami kondisi daerah adalah masyarakat setempat. Mereka harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mengelola potensi wilayahnya,” ujarnya.

Gatot menuturkan Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk mendukung program ini.

Sebagai megabiodiversity country, kata dia, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam keanekaragaman hayati darat setelah Brasil, dan peringkat pertama jika potensi laut ikut diperhitungkan.

Gatot menambahkan pengelolaan potensi Desa Nelayan membutuhkan teknologi tepat guna dan kebijakan yang tidak seragam secara nasional.

Menurut dia, pendekatan ini berarti tidak memaksakan penggunaan teknologi berlebihan, melainkan memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kebijakan harus bersifat induktif, dimulai dari realitas di lapangan, bukan deduksi dari kebijakan pusat yang sama untuk semua daerah,” katanya.

link slot gacor hari ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pengembalian uang oleh Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), tidak menghapus unsur pidananya dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8).

Asep menyampaikan pernyataan tersebut merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 4 dalam UU tersebut berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Oleh sebab itu, Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama terkait pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK.

“Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Berbagai peristiwa politik pada Rabu (13/8) yang menjadi sorotan, di antaranya ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Warga unjuk rasa tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya

Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.

Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

2. Anggota DPR sebut aksi Pati contoh kedaulatan rakyat dan demokrasi

Anggota DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan bahwa aksi masyarakat yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, bisa menjadi contoh secercah harapan terkait kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Menurut dia, masyarakat Pati memberi contoh bahwa kebijakan kepala daerah yang merugikan rakyat bisa diresistansi, walaupun tidak memiliki saluran untuk mengkritisi. Adapun Bupati Pati Sudewo sebelumnya mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang memicu protes.

“Sesungguhnya perjuangan rakyat secara keseluruhan menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat,” kata Maman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

3. Istana: Presiden Prabowo menyayangkan situasi di Pati

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto menyayangkan situasi di Kabupaten Pati yang sempat ricuh akibat kemarahan massa aksi terhadap Bupati Pati Sudewo yang dinilai arogan.

Pras, begitu sapaan populernya, menjelaskan Presiden Prabowo masih memonitor dinamika yang berkembang terutama setelah kebijakan Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen diprotes masyarakat, dan akhirnya kenaikan itu pun dibatalkan.

“Ya tentunya kalau Beliau ya menyayangkan,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, saat ditanya respons Presiden Prabowo mengenai aksi protes massa di Pati.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama operator swasta dan regulator bersinergi memperkuat integritas data penumpang kapal feri melalui manifes digital, edukasi, verifikasi disiplin, serta pengawasan ketat demi keselamatan penyeberangan nasional.

“Manifes penumpang dan kendaraan adalah dokumen vital yang menjadi dasar keselamatan pelayaran,” kata Sekretaris Perusahaan ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

ASDP menegaskan penumpang bertanggung jawab mengisi data di atas kendaraan termasuk bayi. Pemeriksaan kesesuaian data merupakan tanggung jawab setiap operator penyeberangan.

Shelvy menuturkan petugas operator feri wajib memverifikasi data tiket dan identitas diri seluruh penumpang dalam kendaraan, yang idealnya dilakukan saat proses kendaraan naik ke kapal (boarding) atau ketika berada di antrean parkir siap muat.

Ia menegaskan integritas data manifes tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem keselamatan yang melibatkan semua pihak.

ASDP telah membangun sistem digital Ferizy yang memungkinkan pengisian data seluruh penumpang dalam kendaraan secara lengkap pada saat pengguna jasa melakukan pembelian tiket, serta menghadirkan fitur pembaruan data mandiri yang dapat digunakan sebelum masuk pelabuhan (check in).

“Keberhasilan ini sangat bergantung pada kedisiplinan pengemudi dan perusahaan angkutan umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui platform Ferizy, proses pra-manifes terbentuk sejak tiket dibeli secara daring. Sesuai Permenhub Nomor 26 Tahun 2015, pengemudi kendaraan bertanggung jawab memastikan seluruh nama penumpang di-input dengan benar sebelum melakukan pemindaian barcodendi dermaga (Pasal 8 ayat 1).

Perusahaan angkutan umum berkewajiban menyusun manifes dan menyerahkannya kepada pengemudi untuk pengecekan dan penyempurnaan (Pasal 10 dan 11).

Begitu barcode tiket dipindai di dermaga, data penumpang dan kendaraan akan tercatat naik ke kapal tertentu. Dokumen ini otomatis masuk ke database operator kapal yang dituju.

Setiap operator kapal memiliki akses mengunduh pra-manifes tersebut untuk dilengkapi menjadi manifes final sebelum keberangkatan. Manifes final yang telah tersusun kemudian diserahkan kepada regulator untuk divalidasi.

Regulator memegang peran penting dalam memastikan akurasi manifes sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang menjadi izin resmi kapal untuk berangkat.

ASDP Cabang Merak dan Bakauheni sebagai operator pelabuhan turut mengintensifkan pemeriksaan tiket dan pencocokan identitas penumpang sebelum kendaraan memasuki area pelabuhan.

“Kami sudah dua pekan melakukan pemeriksaan mulai dari gerbang masuk (tollgate), area tunggu, hingga titik boarding menuju kapal,” kata GM ASDP Cabang Merak Syamsudin.

Kejuaraan Dunia Aquabike 2025 akan berlangsung di Balige, Danau Toba, Sumatera Utara, pada 12–17 Agustus dengan rangkaian balapan nomor Endurance dan Pro Circuit World Championship.

Berdasarkan laman resmi ajang tersebut, Selasa, kegiatan dimulai pada hari ini dengan pembukaan paddock pukul 08.30 WIB, dilanjutkan registrasi dan pemeriksaan teknis peserta Endurance pukul 10.00–12.00 WIB.

Pada hari yang sama juga dilakukan distribusi bahan bakar pukul 10.30–12.00 WIB, uji mesin pukul 10.30–17.00 WIB, serta briefing pembalap pukul 17.30–18.00 WIB.

Balapan dimulai Rabu (13/8) dengan MOTO 1 pukul 10.00–11.00 WIB dan MOTO 2 pukul 14.00–15.00 WIB, masing-masing berdurasi 40 menit.

Sehari berikutnya dilanjutkan MOTO 3 pukul 10.00–11.00 WIB dan MOTO 4 pukul 14.00–15.00 WIB.

Pada Jumat (15/8), MOTO 5 dijadwalkan pukul 09.30–10.30 WIB, disusul MOTO 6 pukul 11.30–12.30 WIB. Upacara penyerahan hadiah dijadwalkan pukul 13.00 WIB.

Setelah rangkaian nomor Endurance, Pro Circuit World Championship akan memulai putaran pembuka pada Sabtu (16/8) dan Minggu (17/8).

Indonesia selaku tuan rumah memilik 10 wakil yang akan bersaing.

Para rider tersebut adalah Boanerges Briliant Ratag, Makaio Wimylie, Yoko Sosie Hermanto, Hilman Kurniawan, Kanina Ramadhina, Trinity Nyah Gracia Ratag, Fikri Rajab, Pramudya Lingga Kumara, Fakhrul Rozi Berutu, dan Muhammad Fahri Abdillah.

Ajang ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan sport tourism di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, yang diharapkan dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Empat petani paruh baya memisahkan butir padi dengan jerami di bawah terik matahari Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Genggaman jerami begitu erat. Urat tangan mereka sangat tampak saat menepuk-nepuk batang padi ke susunan kayu tua, alat perontok tradisional yang setia menemani setiap musim panen.

Jerami terpisah, butir padi jatuh, lalu disaring dengan penjaring sederhana, sebelum dimasukkan ke karung putih yang siap diangkut. Kulit mereka legam, namun senyum tetap tersembul di sela keringat.

Saat adzan dzuhur berkumandang sekitar pukul 12.30 WIB, mereka berhenti sejenak, untuk berbagi air dan semangat di bawah pohon teduh , mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan tugas mulia menyiapkan panen untuk dibeli Bulog.

Beban karung padi seberat 50 kilogram dipikul bergantian oleh tangan-tangan penuh ketulusan, berjalan beriringan seratusan meter, menuju truk tim jemput gabah yang setia menanti di tepi jalan.

Setiap karung dicatat rapi. Harga Rp6.500 per kilogram menjadi pelepas duka lama petani dari jeratan harga tengkulak yang tak adil dan mengekang masa depan mereka.

Jemput gabah

Sejak Januari 2025, Perum Bulog termasuk di Kantor Cabang Cirebon membentuk Tim Jemput Gabah, guna menjangkau petani langsung di sawah demi memutus rantai permainan harga tengkulak.

nada4d

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengadaan laptop bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat akan dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan setiap program pemerintah dijalankan dengan integritas tinggi.

“Pengadaan harus transparan, terbuka, tidak ada kongkalikong. Tidak boleh ada penyimpangan, sesuai prosedur dan ketentuan. Sejalan dengan arahan presiden untuk memastikan program pemerintah dijalankan dengan intensitas tinggi,” kata Syaifullah Yusuf usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 , Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu.

Untuk laptop dan seragam, kata Syaifullah, ditargetkan akan dibagikan kepada lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat semua jenjang di seluruh Indonesia secara bertahap di tahun 2025 ini.

Pada tahap pertama mulai Bulan Agustus ini, sekitar 9.700 siswa akan menerima perangkat tersebut, disusul 6.000 siswa pada tahap kedua.

“Setiap siswa akan menerima satu unit laptop, tentu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, baik SD, SMP, maupun SMA,” ujar Syaifullah.

Syaifullah menyebutkan pihaknya telah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi tidak sah. Ia juga berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut bersama Wakil Menteri dan jajaran di Kementerian Sosial.

“Kami awali dari diri kami sendiri. Komitmen untuk tidak melakukan penyimpangan harus dimulai dari saya sebagai Mensos, Wamensos, dan seluruh jajaran Kemensos,” ucapnya.

Mengenai spesifikasi perangkat, Mensos menyebut hal tersebut menjadi ranah panitia pengadaan, namun ia memastikan bahwa pemilihan spesifikasi akan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran digital siswa di masing-masing tingkat pendidikan.

nada4d

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf membenarkan sebanyak lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi bermain judi online (judol), dan kini 228 ribu lebih di antaranya telah dicoret dari daftar penerima bansos.

“Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” kata Syaifullah usai meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu malam.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Sosial masih mendalami lebih lanjut sekitar 375 ribu nama lainnya dalam daftar tersebut.

Termasuk menyisir profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima, mengingat dalam data itu ditemukan pula sejumlah penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.

“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret,” ujarnya.

Soal Bansos yang tidak tepat sasaran, kata Syaifullah, memang menjadi sorotan, sebagai bentuk koreksi, presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional.

“Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” ucap Syaifullah.

Terkait laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah mengaku hal ini baru terdeteksi karena proses konsolidasi data bersama PPATK baru berjalan sejak Februari 2025, namun dia memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

nada4d

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf membenarkan sebanyak lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi bermain judi online (judol), dan kini 228 ribu lebih di antaranya telah dicoret dari daftar penerima bansos.

“Data ini kami peroleh dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” kata Syaifullah usai meninjau SRMP 9 Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu malam.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Sosial masih mendalami lebih lanjut sekitar 375 ribu nama lainnya dalam daftar tersebut.

Termasuk menyisir profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi para penerima, mengingat dalam data itu ditemukan pula sejumlah penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.

“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya bila tidak sesuai, akan kami coret,” ujarnya.

Soal Bansos yang tidak tepat sasaran, kata Syaifullah, memang menjadi sorotan, sebagai bentuk koreksi, presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional.

“Dengan inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” ucap Syaifullah.

Terkait laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah, Syaifullah mengaku hal ini baru terdeteksi karena proses konsolidasi data bersama PPATK baru berjalan sejak Februari 2025, namun dia memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita baru mulai konsolidasi sejak Inpres itu keluar. Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos,” katanya.

Syaifullah mengajak masyarakat termasuk media massa untuk ikut mengawasi serta melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos.

Namun dia juga mengharapkan setiap pelaporan yang masuk bisa dilengkapi dengan data dan bukti, agar bisa ditindaklanjuti.

“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Silakan sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan Bansos ini bisa diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” tuturnya menambahkan.

nada4d