Tetangga RI Siaga Perang, Siap Borong Rudal Canggih-Beli Kapal Selam

Philippine Fast Attack Interdiction Craft maneuvers as it participates in a joint Philippine military drill Wednesday, Nov. 6, 2024, at the disputed South China Sea, Philippines. (AP Photo/Aaron Favila)

Di tengah meningkatnya ketegangan dan ancaman perang dengan China di Laut China Selatan, Filipina terus memperkuat militernya dengan menambah persenjataan canggih.

Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, mengonfirmasi bahwa negaranya akan membeli lebih banyak rudal BrahMos dari India, serta dua kapal selam dalam rangkaian modernisasi besar-besaran yang sudah memasuki fase ketiga.

“Memiliki setidaknya dua kapal selam adalah impian kami,” kata Brawner dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis pada Rabu (12/2/2025), dilansir Reuters.

Sebagai negara kepulauan, Filipina menyadari pentingnya memiliki kapasitas pertahanan bawah laut yang lebih kuat.

“Kita adalah negara kepulauan. Sangat sulit untuk mempertahankan seluruh wilayah ini tanpa keberadaan kapal selam,” tambahnya.

Filipina telah mengalokasikan US$35 miliar dalam dekade mendatang untuk modernisasi militer yang dikenal sebagai program “Horizons”, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dan menghadapi ancaman dari China di wilayah maritimnya.

Filipina sebelumnya telah membeli sistem rudal BrahMos dari India senilai US$375 juta pada tahun 2022. Kini, negara itu akan menambah lebih banyak sistem rudal tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami akan mendapatkan lebih banyak sistem ini tahun ini dan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Brawner.

Selain rudal BrahMos, Filipina juga berencana untuk membeli setidaknya 40 jet tempur jarak menengah untuk memperkuat kemampuan angkatan udara.

Dalam waktu dekat, Filipina juga akan menerima dua kapal korvet dari Korea Selatan. Tahun lalu, Manila dan Seoul meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis, yang membuka peluang kerja sama militer yang lebih erat.

Modernisasi militer Filipina dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China di Laut China Selatan, yang disebut Filipina sebagai Laut Filipina Barat.

Brawner menegaskan bahwa aktivitas ilegal dan koersif China terus meningkat di perairan Filipina.

“Kami telah melihat peningkatan jumlah kapal di Laut Filipina Barat setiap hari,” katanya.

Menurut data militer Filipina, pada 2021 terdapat sekitar 190 kapal China yang beroperasi di wilayah tersebut setiap harinya. Kini, jumlah itu melonjak menjadi rata-rata 286 kapal per hari.

Brawner juga mengkritik tindakan Beijing yang disebutnya sebagai “ilegal, koersif, dan menyesatkan” dalam menangani konflik maritim di wilayah itu.

Pihak kedutaan besar China di Manila belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim ini. Namun, Beijing sebelumnya selalu menegaskan bahwa semua tindakannya di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanannya, Filipina juga terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara. Saat ini, “kegiatan maritim gabungan” dengan Amerika Serikat dan Kanada sedang berlangsung di wilayah perairan Filipina di Laut China Selatan.

Selain itu, Manila juga berencana melakukan latihan militer bersama dengan Prancis, Italia, dan Inggris di masa mendatang.

Filipina juga berupaya mengajak Korea Selatan bergabung dalam kelompok “Squad”, yang merupakan aliansi pertahanan antara Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat.

Tetangga RI Minat Bantu Makan Bergizi Gratis Prabowo, Bawa Investor

Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Pengusaha Australia menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan langsung oleh Australia Business Champion, Jennifer Westacott, dalam sela-sela kunjungannya ke Indonesia, Selasa (11/2/2025).

Dalam pemaparannya, ia mengaku membawa 39 delegasi bisnis Australia untuk melihat potensi yang ada di Indonesia. Menurutnya, dari pengamatan yang ada, program nutrisi dan ketahanan pangan merupakan salah satu yang menarik, apalagi dengan adanya kegiatan makan bergizi gratis.

Namun ia menegaskan bahwa saat ini pebisnis Australia masih memikirkan terkait peran yang dapat dimainkan dalam program ini, utamanya bagi industri susu dan protein hewani. Pasalnya, masih banyak hal yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan bisnis.

“Ada benefit jangka pendek untuk perusahaan Australia untuk ekspor (ke Indonesia), tapi kami juga harus jelas bahwa Presiden sangat peduli dengan isu ketahanan pangan,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya menyebut ketertarikan dalam program ini bukan berarti hanya dalam penyediaan bahan baku secara langsung. Ia mencontohkan bahwa Australia juga memiliki teknologi yang dapat membantu pelaku usaha pertanian di Indonesia untuk meningkatkan hasil agribisnisnya sehingga dapat menyuplai bahan makan bergizi gratis.

“Ada ketertarikan dalam program nutrisi gratis tak hanya dari penyediaan bahan baku, karena Australia dikenal memiliki industri hewani yang kuat, namun juga dari teknologi pertanian,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan masih banyak hal yang perlu didiskusikan dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Pasalnya, hal ini juga melibatkan rantai pasok yang besar.

“Semua sangat tertarik dengan hal ini. Namun kita tidak hanya bicara soal jumlah boks yang disalurkan, tapi juga rantai pasok makanan,” tutupnya.

Novi Helmy Prasetya Jabat Dirut Bulog, Ini Penjelasan Erick Thohir

Menteri BUMN, Erick Thohir saat sesi doorstop kepada wartawan usai diskusi one on one MINDialogue

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir buka suara terkait pergantian Direksi Perum BULOG dan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG.

Namun, Erick enggan berkomentar terkait penunjukan perwira tinggi TNI aktif sebagai pucuk pimpinan Bulog yang melanggar Undang-Undang (UU). Ia hanya menyebut, pergantian Direksi Bulog merupakan bentuk penyegaran, demi mencapai target penyerapan gabah dan beras.

“Tentu penyegaran harus dilakukan. Memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa lakukan kita secara maksimal,” ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2).

Erick menjelaskan, pemerintahan Prabowo Subianto berfokus pada swasembada pangan sehingga penyerapan terhadap gabah dan beras harus dimaksimalkan.

“Dari data-data serapannya masih kecil. Ya perlu ada penyegaran. Dan perlu semua supporting system untuk memastikan penugasan ini maksimal,” ungkapnya.

“Karena yang terpenting jangan sampai dengan sekarang kita menuju suasembada beras yang selama ini kita import, akhirnya serapannya tidak maksimal, harga gabahnya turun, petaninya kasihan, akhirnya kapok menanam. Artinya itu jawabannya,” lanjutnya.

Ketika ditanya pertimbangan penunjukkan TNI aktif yang dinilai melanggar UU, Menteri Erick enggan berkomentar.

Sebagai informasi, dalam undang-undang tersebut instansi yang diperbolehkan diisi prajurit TNI aktif yakni Kementerian Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (MA).

Novi sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Ia akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto. Hendra sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pergantian Dewan Pengawas

Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum BULOG juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca adalah seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Pertama Kalinya Google Search Mulai Ditinggalkan, Ini Penggantinya

Google Search Bakal Usang, Sudah Ada Penggantinya

Google Search mulai ditinggalkan. Menurut sebuah laporan, penggunaan raksasa mesin pencarian itu mulai menurun.

Search Engine Land melaporkan, dikutip Minggu (9/2/2025), pangsa Google turun di bawah 90%. Tren ini terus terjadi selama tiga bulan terakhir.

Bahkan mengutip 9to5 Google, hal ini baru terjadi setelah hampir 10 tahun lalu atau awal tahun 2015.

Hal ini berbeda dengan beberapa tahun lalu saat Google Search dikenal sebagai raksasa mesin pencarian. Bahkan dikenal pula istilah Googling untuk melakukan pencarian segala sesuatu di internet. 

Laporan itu juga menyatakan terdapat kenaikan, namun tidak signifikan, pada mesin pencarian seangkatan Google misalnya Bing, Yahoo, dan Yandex.

Salah satu penyebab Google Search ditinggalkan karena keberadaan AI. Teknologi AI Generatif seperti yang diadopsi ChatGPT dan Perplexity juga digunakan banyak orang untuk melakukan pencarian.

Selain itu banyak gen Z yang beralih menggunakan Tiktok sebagai media pencarian. Para anak muda itu memilih mencari rekomendasi hotel dan tempat makan lewat aplikasi berbagai video tersebut.

Tiktok diketahui pula telah melakukan pengujian link dari aplikasinya ke Google Search. Sumber pencarian juga telah menampilkan yang berasal dari TikTok sejak awal 2024.

Pria Ini Berulang Kali Kena PHK, Malah Sukses Berharta Rp494 Miliar

Alfred Carl Fuller. (Dok. horatioalger)

Dipecat dari kerjaan tak membuat karyawan ini patah semangat. Ia malah bisa bangkit dan menghasilkan harta Rp 494 miliar.

Ia adalah Alfred Carl Fuller. Ia tercatat sebagai salah satu pengusaha tersukses di Amerika Serikat (AS) dari jualan sikat dan berharta Rp494 miliar.

Balas Dendam Dipecat Atasan

Jauh sebelum berjualan sikat, hidup Alfred Carl Fuller berada dalam jeratan kemiskinan. Akibat kemiskinan pula, pria asal Kanada ini tak bisa bersekolah dan diminta orang tua untuk bekerja sebagai petani.

Profesi ini dilakukannya sampai usia 18 tahun sebelum akhirnya merantau ke Boston, AS, pada 1903. Di Boston, dia mencoba bekerja untuk mengejar “American Dream” yakni mimpi banyak orang untuk sukses di tanah Amerika.

Sayang, bekerja di negara orang tak semulus di bayangannya. Selama tiga kali bekerja dia dipecat karena dianggap tak becus oleh bosnya.

Pertama, saat bekerja sebagai kondektur kereta, dia dipecat karena nekad menjadi masinis dan membuat kereta tergelincir. Kedua, saat menjadi pengurus kuda, dia juga dipecat karena membuat semua kuda mati dan ketiga, saat berprofesi sebagai kurir, dia berakhir dipecat usai menghilangkan paket.

Seperti diceritakan New York Times, tiga kejadian ini membuat dirinya punya reputasi buruk di mata pemberi kerja, yakni sebagai sosok yang tak becus bekerja. Untungnya, masih ada perusahaan yang mau menerimanya, yakni perusahaan sikat Somerville Brush and Mop Company.

Kali ini dia ditugaskan sebagai sales. Tak disangka, menjadi sales rupanya sangat disukai Fuller. Dia ternyata menyukai pekerjaan yang bertemu orang banyak.

Dalam waktu singkat, pria kelahiran 13 Januari 1885 selalu mencapai target. Dia pun diberi bonus. Dari pemberian bonus ini dia kemudian resign dan mendirikan perusahaan sikat sendiri.

Dalam autobiografi berjudul A Foot in the Door: The Life Appraisal of the Original Fuller Brush Man (1960), dia bercerita rasa semangat berbisnis didasari oleh kegagalan di masa lalu saat dipecat atasan. Dia menjadikan pemecatan sebagai motivasi dan ajang pembuktian bahwa dia bisa lebih baik dari atasannya dulu.

Alhasil, pada 1906, Fuller mendirikan perusahaan sikat yang dinamai dari nama belakangnya, yakni Fuller Brush Company. Dia memulai usaha dari basement dan menjual sikat dari pintu ke pintu.

Singkat cerita, pada tahap awal penjualan, Fuller untung US$ 1 juta. Dia pun kemudian melakukan perluasan bisnis.

Tak lagi beroperasi di basement, dia pun mulai menyewa gudang dan memperkerjakan pegawai. Pada tahun 1910, dia punya 6 pegawai dan 25 sales, dengan kontribusi pada penjualan 7,5 juta sikat kepada ribuan rumah tangga.

New York Times mencatat penjualan sikat terus meningkat setiap tahunnya. Pada 1920 hanya terjual US$ 5 juta.

Lalu empat tahun kemudian menjadi US$ 12 juta. Fuller pun mengambil laba bersih sebesar US$208 ribu.

Laba bersih yang masuk ke kantung pribadinya pun makin bertambah dalam kurun 10 tahun. Dia pernah menerima untung US$30 juta pada 1940-an atau setara Rp494 miliar pada masa kini.

Besarnya nominal tersebut membuatnya dinobatkan sebagai salah satu pengusaha tersukses dan orang terkaya di Negeri Paman Sam.

Saat ditanya ihwal rahasia sukses cuan ratusan miliar rupiah dia menjawab kuncinya terletak pada inovasi dan selalu mendengar keinginan pelanggan. “Saya mempelajari kebutuhan ibu rumah tangga dan kami membuat sikat untuk setiap kebutuhan itu,” ungkap Fuller.

Atas alasan ini, dia memproduksi banyak jenis sikat. Semuanya laris-manis dipakai jutaan masyarakat AS dan Kanada.

Kiprah Alfred Fuller sendiri berakhir pada 1973. Dia wafat pada usia 88 tahun. Sepeninggalnya, bisnis sikat dikendalikan oleh anak-anaknya.

India Teriak soal Kebijakan Imigrasi Trump, Sebut Borgol & Kaki Diikat

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - 2023/11/02: The national flag of the Republic of India as a participating country at the 12th St. Petersburg International Gas Forum (SPIGF 2023). (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar buka suara terkait laporan tentang migran India yang diperlakukan tidak baik selama deportasi mereka dari Amerika Serikat (AS).

Diplomat tertinggi Negeri Bollywood tersebut mengatakan kepada parlemen bahwa pemulangan itu telah terjadi selama beberapa tahun dan bahwa “tidak ada perubahan dari prosedur sebelumnya” selama putaran deportasi yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump.

Komentar Jaishankar muncul setelah kepala Patroli Perbatasan AS (USBP) Michael Banks mengunggah sebuah video yang memperlihatkan warga negara India diborgol dan diikat kakinya saat menaiki pesawat deportasi.

“USBP dan mitranya berhasil memulangkan imigran gelap ke India, menandai penerbangan deportasi terjauh yang pernah dilakukan dengan menggunakan transportasi militer. Misi ini menggarisbawahi komitmen kami untuk menegakkan hukum imigrasi dan memastikan pemulangan yang cepat,” demikian postingan Banks di X, dikutip Jumat (7/2/2025).

“Jika Anda menyeberang secara ilegal, Anda akan dideportasi,” tambahnya.

Video dalam postingan tersebut langsung menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran mengenai perlakuan terhadap migran.

Jaishankar menunjukkan bahwa ratusan warga India yang memasuki AS secara ilegal atau melewati batas visa mereka dideportasi setiap tahun. Jumlah ini berkisar dari 734 pada tahun 2009 hingga 1.889 pada tahun 2020 dan 1.368 pada tahun 2023.

“Ini bukan hal baru, ini telah terjadi selama bertahun-tahun,” kata menteri tersebut.

Ia menambahkan bahwa otoritas India selalu terlibat dalam kasus-kasus seperti itu dan memastikan bahwa individu yang dideportasi diperlakukan dengan tepat.

“Kebutuhan orang yang dideportasi selama transit terkait dengan makanan atau kebutuhan lainnya, termasuk kemungkinan keadaan darurat medis, diperhatikan. Selama istirahat ke toilet, orang yang dideportasi untuk sementara tidak ditahan jika diperlukan dalam hal itu. Ini berlaku untuk pesawat sipil sewaan maupun pesawat militer. Tidak ada perubahan dari prosedur sebelumnya, saya ulangi, tidak ada perubahan, dari prosedur sebelumnya untuk penerbangan yang dilakukan oleh AS pada tanggal 5 Februari 2025,” katanya.

“New Delhi melibatkan pemerintah federal AS untuk memastikan bahwa para pengungsi yang kembali tidak diperlakukan dengan buruk dalam bentuk apa pun selama penerbangan,” kata diplomat itu, menambahkan bahwa fokus India seharusnya adalah menindak industri migrasi ilegal.

Pada Rabu, sebuah pesawat angkut militer AS C-17 yang membawa 104 warga India mendarat di Amritsar, Punjab. Ini menandai deportasi pertama ke India di bawah tindakan keras Trump pada periode kedua terhadap migrasi ilegal.

Setibanya di sana, polisi setempat membawa orang-orang yang dideportasi untuk diverifikasi dan diinterogasi.

DeepSeek Diblokir di Mana-Mana, Ini Alasan Banyak yang Takut AI China

Ilustrasi logo deepseek. (REUTERS/Dado Ruvic)

Korea Selatan ikut melarang penggunaan DeepSeek di dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah memblokir akses platform ke karyawannya.

Laporan tersebut berasal dari Reuters yang mengutip seorang pejabat Kementerian. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan pemberitahuan untuk kementerian dan lembaga berhati-hati pada penggunaan AI di tempat kerja, dikutip Kamis (6/2/2025).

Namun peringatan itu bukan hanya untuk DeepSeek. Melainkan juga pada ChatGPT buatan OpenAI yang jadi awal pengembangan pesat AI beberapa tahun lalu.

Sejumlah lembaga dan kementerian juga telah melakukan pemblokiran. Misalnya lembaga Korea Hydro & Nuclear Power yang memblokir DeepSeek bersama layanan AI lain pada awal bulan Februari.

Kementerian Pertahanan melakukan hal serupa. Pejabat setempat menyebutkan pemblokiran akses dilakukan pada komputer kementerian yang digunakan untuk keperluan militer.

DeepSeek juga telah dibatasi aksesnya untuk komputer yang terhubung pada jaringan eksternal di Kementerian Luar Negeri, menurut laporan Yonhap. Reuters mengatakan Kementerian tidak mengonfirmasi tindakan keamanan tertentu.

Langkah Korea Selatan ini menyusul larangan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan Taiwan. Kedua negara melarang DeepSeek digunakan pada semua perangkat pemerintah.

Sementara itu otoritas perlindungan data Italia telah meminta DeepSeek mematikan chatbot di negara tersebut. Ini terjadi setelah perusahaan asal China itu gagal memberikan kepastian soal kekhawatiran mengenai kebijakan privasinya.

CTO Firma keamanan siber Armis, Nadir Izrael juga mengatakan banyak konsumen Netskope yang membatasi akses ke DeepSeek. Netskope sendiri adalah perusahaan keamanan jaringan untuk membatasi akses karyawan ke situs tertentu.

“Sebanyak 70% klien Armis telah meminta pemblokiran akses, kata Izrael. Sebanyak 52% klien Netskop juga telah memblokir akses ke DeepSeek secara total, menurut Ray Canzanese, direktur ancaman lab Netskope.

“Kekhawatiran terbesar adalah potensi kebocoran data pada model AI [DeepSeek] ke pemerintah China,” kata Izrael, dikutip dari Japan Times,

Tetangga RI Panas, Wakil Presiden Dimakzulkan

FILE PHOTO: Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio (L) and Ilocos Norte Governor Imee Marcos gestures during an alliance meeting with local political parties in Paranaque, Metro Manila in Philippines, August 13, 2018. Picture taken August 13, 2018. REUTERS/Czeasar Dancel/File Photo

Parlemen Filipina memutuskan untuk memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) negara itu, Sara Duterte, Rabu (5/2/2025). Hal ini terjadi setelah sebanyak 215 dari 306 anggota DPR memberikan suara untuk pemakzulan, jauh di atas ambang batas sepertiga yang dibutuhkan agar RUU pemakzulan dapat disahkan.

Mengutip BBC News, pemungutan suara terjadi Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. Sejauh ini, Duterte membantah tuduhan tersebut dan menempatkan dirinya sebagai korban dendam politik.

Dalam undang-undang Filipina, RUU pemakzulan tersebut nantinya akan disidangkan oleh Senat yang beranggotakan 24 orang dengan agenda pengadilan pemakzulan. Nantinya, Duterte akan tetap menjabat hingga Senat menyampaikan putusannya, meski tanggal persidangan belum ditetapkan.

Jika terbukti bersalah dalam pengadilan tersebut, Duterte terancam dicopot dari jabatannya dan akan menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan. Ia juga akan dilarang secara permanen untuk memegang jabatan publik.

Meskipun ia belum mengungkapkan rencana masa depannya, Duterte, yang merupakan putri mantan presiden Rodrigo Duterte, secara luas dianggap sebagai calon pengganti Marcos, yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua pada tahun 2028.

Keturunan dari dua dinasti politik Filipina, Duterte dan Marcos awalnya bersaing untuk kursi kepresidenan menjelang pemilihan umum tahun 2022. Ia sedikit mengungguli Marcos dalam jajak pendapat tetapi memutuskan untuk menjadi pasangannya sebagai Wapres.

Namun, aliansi tersebut mulai terurai saat mereka menjalankan agenda politik masing-masing. Mereka juga berbeda pendapat dalam hal-hal penting, seperti diplomasi. Marcos telah mengembalikan Filipina ke AS, membalikkan sikap pro-China dari ayah Duterte.

Pejabat Pemerintah Diisi Bocah Kemarin Sore, Elon Musk Makin Kacau

Elon Musk speaks at an indoor Presidential Inauguration parade event in Washington, Monday, Jan. 20, 2025. (AP Photo/Matt Rourke)

Elon Musk terang-terangan memamerkan kekuasaannya setelah masuk ke pemerintahan Donald Trump. Orang terkaya dunia yang ditunjuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) tersebut langsung diberikan akses penuh ke informasi sensitif pemerintah dan data privasi jutaan warga Amerika Serikat (AS).

Bisa dibilang saat ini DOGE merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan kekuasaan paling banyak. Namun, orang-orang yang menduduki jabatan strategis di DOGE ternyata masih muda dan tidak berpengalaman.

Setidaknya ada 6 engineer dengan usia 19-24 tahun yang dimasukkan Musk sebagai pejabat DOGE, menurut laporan Wired. Mereka memiliki sedikit pengalaman atau sama sekali tidak memiliki pengalaman di pemerintahan sebelumnya.

Tugas mereka sesuai amanat Trump adalah memodernisasi teknologi dan software federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan.

Wired melaporkan bahwa setidaknya ada 1 engineer di tim DOGE yang saat ini masih kuliah. Ada 2 engineer yang terkait dengan miliarder Peter Thiel, seorang investor dan pengusahan teknologi yang selama ini terang-terangan anti-demokrasi.

“Bisa dilihat bahwa oknum-oknum yang [sebelumnya] bukan pejabat publik kini mendapat akses ke data sensitif di pemerintahan,” kata Don Moynihan, profesor kebijakan publik dari University of Michigan dalam wawancara bersama Wired, dikutip dari People, Selasa (4/2/2025).

“Kongres tak memiliki kemampuan untuk mengintervensi dan mengawasi apa yang sebenarnya terjadi, karena orang-orang ini bukan pekabat publik yang bertanggung jawab. Rasanya seperti pengambilalihan pemerintah ke tangan orang terkaya di dunia,” ia menambahkan.

Sebelumnya, CNN International melaporkan bahwa staf DOGE mencoba mengakses informasi rahasia dari Lembaga Pengembangan Internasional AS (USAID). Orang-orang di USAID yang mencoba menghalangi upaya tersebut karena kekhawatiran atas keamanan para staf DOGE akhirnya diminta cuti sesegera mungkin.

AP mengonfirmasi bahwa staf DOGE saat ini sudah bisa mengakses berbagai materi yang mereka inginkan, termasuk laporan-laporan intelijen.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga baru-baru ini menyerahkan kunci sistem pembayaran federal ke perwakilan DOGE. Sistem itu menyimpan data sensitif jutaan warga AS, menurut ABC News.

Sebelum diizinkan Bessent, seorang pejabat Kementerian Keuangan telah menolak permintaan dari tim Musk untuk mengakses sistem pembayaran. Pejabat itu juga lantas dipaksa untuk cuti, lalu kemudian mengumumkan pensiun.

Senator Massachusetts Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mengirimkan surat ke Bessent pada akhir pekan lalu yang menunjukkan kekhawatiran atas hal ini.

“Saya cemas bahwa salah satu tindakan pertama Anda setelah menjabat menteri adalah menyerahkan sistem yang sangat sensitif terkait data personal jutaan warga AS dan fungsi kunci pemerintah ke miliarder dan sejumlah pengikutnya yang tak terkualifikasi,” kata dia dalam suratnya.

“Pengontrolan sistem itu memungkinkan pemerintahan Trump secara ilegal memangkas pembayaran ke jutaan warga AS, membawa risiko terhadap keamanan finansial keluarga dan pebisnis berdasarkan favoritisme politik,” ia menambahkan.

Warren juga memperingatkan data personal jutaan warga AS dilindungi oleh hukum.

Selain mengakses data sensitif pemerintah dan warga AS, Musk juga mulai berbuat semena-mena terhadap karyawan yang bekerja di Office of Personnel Management (OPM) dan General Services Administration (GSA).

DOGE melakukan pemangkasan terhadap banyak pegawai negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Hal ini tentu berbasis restu dari Trump yang mengatakan tujuannya untuk membentuk “pemerintahan yang lebih kecil, efisien, dan dengan birokrasi yang lebih simpel”.

Basuki Mau Kirim Surat ke Sri Mulyani, Anggaran IKN 2025 Terancam?

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencananya berkirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar anggaranya tak dipangkas. Bahkan ia meminta agar anggaran untuk IKN tetap ditambah sesuai dengan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu.

“Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun,” kata Basuki usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025).

Menurut Basuki awalnya OIKN mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 6,3 triliun. Namun dalam keputusan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

“Nah itu besok akan segera kami kirim surat ke bu Menteri Keuangan sesuai arahan bapak preside pada sore hari ini,” kata Basuki.

Menurutnya dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setuju dengan hal ini. Ia mengaku mendapat jawaban dari Prasetyo bahwa anggaran untuk OIKN itu akan disesuaikan.

“Kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa agar segera disesuaikan,” katanya.

Seperti diketahui dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo yang digelar pada (21/1/2025) lalu, diputuskan anggaran untuk IKN mencapai Rp 48 Triliun untuk 5 tahun mendatang. Untuk membangun infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.

Basuki yang ikut dalam rapat itu mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menyetujui usulan itu. Sehingga OIKN mengusulkan menambah anggaran Rp 8,1 triliun untuk mendukung pembangunan itu di tahun pertama.

“Tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya. Kami membutuhkan Rp 8,1 triliun tambahan. Sehingga pada tahun 2025 ini ada sekitar Rp 14 triliun di OIKN,” katanya.